Direktur IHW: Sertifikasi Halal Wajib, Negara Harus Beri Subsidi

gomuslim.co.id- Sertifikasi halal kini menjadi sebuah kewajiban bagi para pelaku usaha, termasuk UMKM. Hal ini sebagaimana Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) yang menyebutkan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.

Sebagaimana dalam ketentuan Pasal 67 UU JPH, pelaku usaha wajib melakukan sertifikasi selambat-lambatnya 17 Oktober 2019. Bagi para pelaku usaha yang tidak melakukan kewajibannya (melakukan sertifikasi halal) dalam masa mandatory tersebut, dapat dikenakan sanksi berupa denda dan sanksi hukuman pidana sebagaimana di atur dalam Pasal 56 dan Pasal 57 UU JPH.

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch, Iksan Abdullah, ketentuan Pasal 4 undang-undang yang mengatur sertifikasi halal adalah wajib bagi semua produk yang beredar, berarti negara mengatur dan membebani kewajiban bagi warga negara. Karena itu, negara juga berkewajiban untuk memberikan subsidi kepada pelaku usaha.

“Oleh karena kemampuan pelaku usaha tidak sama, khususnya pelaku usaha UMKM yang jumlahnya besar dan produknya beragam, serta rentan dalam hal permodalan, maka pemerintah negara wajib memberikan bimbingan bagaimana melakukan sertifikasi halal dan wajib membiayai sektor usaha ini agar memiliki daya saing di pasar,” ujarnya dalam keterangan resminya, Kamis (21/6/2018).

Ia menambahkan, wajibnya sertifikasi halal, maka sesungguhnya negara telah hadir untuk memberikan perlindungan bagi pelaku usaha dan warga negara untuk adanya kepastian mengenai sistem jaminan produk halal. Sehingga pelaku usaha dan masyarakat terlindungi kepentingannya.

“Kepentingan produsen adalah keberlangsungan usaha dan proteksi dari serbuan produk asing. Sementara masyarakat memperoleh kejelasan mengenai status produk apakah halal atau tidak halal, sehingga masyarakat dapat memilih dengan jelas sebelum memutuskan untuk membeli,” jelasnya.

Ia menyebut, niat baik pemerintah yang hadir dalam rangka perlindungan kepada pelaku usaha dan masyarakat masih harus menghadapi tantangan dari dunia Internasional khususnya dari negara-negara anggota World Trade Organization (WTO). Hal ini mengingat UU JPH mengatur bahwa sertifikasi halal dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Oleh karena BPJPH adalah badan dibawah Kementerian Agama, maka sertifikasi halal dapat dianggap sebagai kebijakan yang bersifat diskriminatif (non-tariff barrier). “Hal ini dapat menimbulkan konsekuensi apabila BPJPH benar-benar menerbitkan sertifikasi halal untuk produk sebagaimana di atur pada Pasal 1 angka 1, maka dapat dipastikan Indonesia akan menghadapi berbagai gugatan dari negara-negara yang telah meratifikasi WTO,” ucapnya.

Iksan menjelaskan, di berbagai negara, sertifikasi halal dilakukan oleh lembaga yang setara dengan NGO, atau lembaga yang merupakan kuasa negara, atau NGO yang diberikan penguatan oleh negara. Seperti halnya model sertifikasi halal yang selama ini dilakukan oleh MUI.

Berbagai negara telah melakukan sertifikasi halal yang diproses oleh NGO. Misalnya dilakukan oleh Singapura (MUIS), Thailand (The Central Islamic Comitte of Thailand), Brunei Darussalam (Bahagian Kawalan Makanan Halal). Atau  Cina (Shanghai Al Amin Consultant Co. Ltd), Jepang (The Japan Moslem Association), Korea Selatan (Korean Muslim Foundation), Taiwan (Taiwan Halal Integrity Development Association), Belanda (Halal Quality Control), Belgia (Halal Food Council of Europe), Perancis, Amerika (The Islamic Food and Nutrition Council of America), New Zealand (Al Kaussar Halal Food Authority). Semua sertifikasi halal di negara-negara tersebut dilakukan oleh NGO.

“Point penting tersebut diharapkan dapat dijadikan masukan bagi pemerintah dan dunia usaha juga masyarakat dan dunia akademik mengenai pentingnya mandatory sertifikasi halal bagi pelaku usaha dan masyarakat,” tutupnya. (njs/ihw/rep/foto:halalmui)


Back to Top