Sekjen Badan Standardisasi Nasional: Sertifikat Halal Produk Ekspor Tidak Harus dari Satu Lembaga

gomuslim.co.id- Sertifikat halal menjadi barang Wajib untuk produk yang beredar di Indonesia. Namun, untuk produk ekspor, klaim halal ini tidak hanya bisa satu lembaga tertentu saja. Demikian disampaikan Sekretaris Jenderal Komite Akreditasi Nasional atau Badan Standardisasi Nasional (BSN), Kukuh Syaefudin Achmad baru-baru ini.

Ia menyebut terkait produk ekspor, stempel halal tidak bisa melalui Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sebab, kata dia, sertifikat halal untuk produk ekspor disesuaikan dengan permintaan atau syarat dari negara tujuan.

"Jadi, produk ekspor tadi tidak membutuhkan label halal yang hanya dimiliki Indonesia, seperti label halal yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI," ujarnya di Jakarta, Senin (23/7/2018).

Atas dasar hal tersebut, Komite Akreditasi saat ini memberikan penghargaan kepada lembaga profesi sertifikasi halal. Lembaga ini dapat menjadi alternatif penerbit sertifikasi halal selama memenuhi persyaratan. "Labelnya tetap, tapi lembaganya tidak hanya satu," katanya.

Sebagai contoh, dari kerja sama dengan Otoritas Emirat untuk Standarisasi dan Meteorologi (ESMA), Komite Akreditasi untuk memberikan pengakuan kepada lembaga sertifikasi halal. Nantinya, lembaga ini bisa mengeluarkan label halal sesuai dengan ESMA milik sendiri. Alhasil, sertifikasi produk ekspor ke Uni Emirat Arab tidak harus melalui MUI.

Kukuh mengumumkan sertifikasi produk halal dalam negeri masih harus melalui MUI karena telah mengantongi persyaratan izinnya. Perubahan akan terjadi ketika ada undang-undang yang memperbolehkan lembaga lain mengeluarkan sertifikat halal.

Sementara itu, Kepala Badan Sertifikasi Bambang Prasetya mengatakan saat ini, pihaknya sedang menunggu Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang sertifikasi halal keluar. “Kabar sudah ada di meja presiden,” ungkapnya.

Sebelumnya, Badan Standardisasi bersama nota kesepahaman atau nota kesepahaman (MoU) dengan ESMA untuk penyelarasan sertifikat halal. Selanjutnya, Komite Akreditasi membahas wewenang untuk memberikan akreditasi terhadap lembaga sertifikasi halal.

Nantinya, pembuatan sertifikasi produk halal untuk ekspor ke Uni Emirat Arab bisa diurus Indonesia. MoU ini berlaku selama lima tahun sejak penandatanganannya pada Senin, 23 Juli 2018. Harapannya, dengan "stempel" ini, produk ekspor Indonesia mudah dibayar di berbagai negara dan pengapalan tarif pun bisa dipercepat. (njs/katadata/foto:lip6)


Back to Top