Ini Kata MUI Jatim Tentang Fatwa Imunisasi

gomuslim.co.id- Majelis Ulama Indonsia (MUI) Jawa Timur mengaku pihaknya sejak awal berkirim surat kepada MUI pusat tentang fatwa imunisasi. Ketua MUI Jatim KH Abdussomad Bukhori mengatakan bahwa fatwa imunisasi atau vaksin ini sudah lama sejak tahun 2016.

“Insyaallah itu fatwa nomor 4. Memang imunisasi atau vaksin ya boleh, untuk kesehatan emang MUI mendukung. Tetapi di dalam satu itu ada klausul bahwa kebolehan vaksin atau imunisasi itu bahannya harus halal yang berarti bahan itu harus memiliki rekomendasi halal dari BP POM," ujar Kiai Somad, Kamis (02/08/2018).

Sebelum ramai dilarang di Riau, Kiai Somad mengakui jika awalnya MUI Jatim telah mengirim surat kepada Menteri Kesehatan. Surat tersebut berisi jika MUI keberatan saat ditemukan bahan tak halal dalam vaksin.

"Lah itu yang lalu kami membuat surat kepada Menteri Kesehatan. Sebenarnya itu kami yang mendahului membuat surat dari MUI Jawa Timur," ungkapnya. 

Kemudian, surat tersebut akhirnya ditembuskan ke beberapa pihak hingga dijadikan rujukan oleh MUI pusat. 

"Jawa Timur membuat surat kepada Menteri Kesehatan dan kepada juga komisi 8 DPR terus tembusan email itu kepada email itu akhirnya MUI seluruh Indonesia dan seluruh Jawa Timur. Sehingga surat dari Jawa Timur itu menjadi rujukan di Jakarta lalu MUI Pusat," kata Kiai Somad.

Dalam hal ini, yang seharusnya mengawali yakni MUI pusat. Namun Kiai Somad mengaku pihaknya ingin mendorong hal ini agar meluruskan apa yang salah di masyarakat. 

"Sebenarnya itu porsinya MUI pusat, tapi kami sengaja mendahului untuk mendorong pusat tapi terus bergulir dan itu bagus. Artinya kami ingin meluruskan supaya pemerintah juga tidak begitu saja," tambahnya. 

Ditegaskan MUI, jika vaksin memang cukup penting bagi kesehatan, namun jika bahan yang digunakan tidak halal, tentu akan tidak baik. Kiai Somad bercerita dulu jemaah haji pernah memakai vaksin meningitis yang tidak halal. 

Hal ini terus berlangsung karena memang satu-satunya solusi adalah memakai vaksin tersebut.

“Namun, jika dalam keadaan darurat memang diperbolehkan. Tapi sekarang sudah ada negara yang sudah menciptakan vaksin meningitis halal,” tandasnya.

Sebelumnya, kasus meningitis masalah haji selalu seperti itu, kemudian ditemukan vaksin yang halal di Itali. Pemerintah yang memiliki kekuatan harusnya bisa terdorong untuk memperbaiki masalah ini dengan menyediakan vaksin yang halal. 

"Pihak pemerintahan memiliki kemampuan, punya power itu yang kita kehendaki. Semoga itu menjadi tidak menjadi masalah, di pemerintah justru terdorong untuk memperbaiki," tandasnya. (nat/dbs/foto: ilustrasi)


Back to Top