Perguruan Tinggi Muhammadiyah Siap Fasilitasi UMKM Terkait Sertifikat Halal

gomuslim.co.id- Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) se-Indonesia menjanjikan untuk memfasilitasi kebututuhan sertifikasi halal bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Universitas Muhammadiyah Malang bersama pimpinan pusat (PP) Muhammadiyah dan beberapa PTM di Indonesia baru-baru ini.

Rakernas tersebut juga untuk mempercepat Lembaga Pemeriksa Halal dan Kajian Halal Thayyiban (LPHKHT) Muhammadiyah. Dr Ir Damat, MP Fakultas Peternakan dan Peternakan (FPP) dengan Ketua Pimpinan Rapat II pada Raker LPH-KHT Muhammadiyah / PP Muhammadiyah mengatakan bahwa pihaknya bertekad mendukung pengembangan halal di Tanah Air.

“Isu utama yang kita bahas adalah fokus sosialisasi ke PTM yang belum punya pusat kajian halal dan dorongan PTM untuk segera mensertifikasi auditor. Hal ini karena kami ingin segera menjalankan LPHKHT, dalam artian tidak hanya wadah yang ada tetapi juga sudah bisa operasional, ”ujarnya.

Ia menguraikan UU No. 33 tahun 2014 hanya memperbolehkan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan organisasi massa untuk mendirikan LPH, tidak untuk Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Oleh terkait, bernaung di bawah ogranisasi Muhammadiyah nanti PTM-PTM di Indonesia akan menjadi perpanjangan tangan untuk merangkul UMKM, saudagar dan para pengusaha dalam sertifikasi halal produk yang dihasilkan.

“Harapannya semua PTM memiliki pusat kajian halal, jika ada UMKM atau perusahaan yang ingin mendapat sertifikat halal diberbagai daerah dapat dikeluarkan oleh PTM-PTM yang tersebar di Indonesia. Ini untuk efisiensi biaya juga, ”ujarnya.

Sementara itu, Kepala Laboratorium Sentral dan Halal Pusat UMM Dr. Elfi Anis Saati, MP menyampaikan pembentukan dan pengangkatan pengurus LPHKHT Muhammadiyah didirikan pada 12 April 2018 yang terdiri dari dewan pembina, dewan pengawas syariah, ahli komite, direksi, dan komite auditor.

UMM sendiri, telah lebih dulu berkecimpung dalam bidang kajian pangan halal pada tahun 2008 dengan mendirikan Pusat Kajian Aman Halal untuk keperluan penelitian dan pengabdian masyarakat.

Selain itu, pada tahun berikutnya di tahun 2009, bergabung dengan mata kuliah Manajemen Pangan Aman dan Halal. "Ini bisa dilakukan dalam rangka yang memahami teknologi yang aman dan halal," jelasnya.

Elfi menyampaikan lewat sinergi yang ada antar PTS, target besar berikutnya adalah mengajukan LPHKHT Muhammadiyah yang bisa terakreditasi. Ini juga untuk mendorong masing-masing tridarma perguruan tinggi, baik lembaga penelitian sampai ke pengabdiannya.

“Terakreditasinya pada model ini apa saja yang kami beri kemungkinan tadi bisa versi ISO, bisa BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.red) yang mungkin ini terjadi karena PPnya belum keluar atau bisa khas LPH Muhammadiyah sendiri. Kita membuat ke khasan juga tidak main-main menggunakan standar yang berlaku nasional maupun internasional, ”pungkasnya.

Seperti diketahui, UMKM dalam hal halal di tahun 2019 sesuai UU No. 33 tahun 2014 bersifat wajib. Artinya, semua pelaku usaha harus memiliki sertifikat halal terhadap produknya. (njs/harianbhirawa/fokus:kliklegal)

 


Back to Top