Kadin Indonesia: Kami Harap Prosedur Sertifikasi Halal Tidak Berbelit

gomuslim.co.id- Indonesia hingga masih berproses dalam penguatan sistem jaminan halal. Sejumlah kalangan pun memberikan respon beragam terkait regulasi baru nantinya yang akan terbit. Salah satunya dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia yang berharap agar regulasi undang-undang halal tidak mempersulit pelaku usaha.

Ketua Kadin Indonesia, Rosan Roeslani berharap pelaku usaha dalam mendaftarkan usahanya tidak diberlakukan prosedur berbelit. “Kita akan memastikan prosesnya ini jangan berbelit-belit, kalau memungkinkan kenapa tidak dilakukan secara online. Yang lain adalah mengenai kemampuan orang yang bisa mensertifikasi, kalau resources-nya kurang ini kan bisa menjadi kendala,” ujarnya, Selasa (14/8/2018).

Ia ingin memastikan beberapa hal terkait dengan regulasi ini. Salah satunya adalah aturan yang tidak menambah cost perusahaan. Hal ini disusul enggan-nya pelaku usaha untuk mendaftarkan usahanya akibat prosedur yang dinilai sulit.

“Memang beberapa asosiasi memberikan masukan, jangan sampai ini menjadi cost tambahan. Tapi kalau bisa prosesnya tidak panjang dan bisa terukur dari segi waktu, biaya dan proses. Mudah-mudahan sih hasilnya bisa menunjang ke depannya,” ungkapnya.

Berdasarkan Undang-undang nomor 33 tahun 2014, dijelaskan bahwa Pemerintah harus membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Undang-Undang penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH), BPJPH berwenang antara lain, merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH, menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria JPH.

“Sejauh ini kewenangan hanya terletak di LPPOM MUI itu yang memberikan sertifikasi dalam Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 itu. Jangan sampai ini stagnan karena pengusaha itu ingin cepat. Maka tidak perlu lagi pengusaha di Makassar melakukan sertifikasi di Jakarta. Online mungkin perlu. Karena saat diketahui pengisiannya tebal sekali,” tutupnya. (njs/kontan/foto:bisniswisata)


Back to Top