Ini Fatwa MUI Tentang Penggunaan Vaksin Measles Rubella dari SII

gomuslim.co.id- Polemik Vaksin Measles Rubella (MR) mulai menemukan titik terang. Majelis Ulama Indonesia (MUI) baru-baru ini menerbitkan fatwa tentang pengunaan vaksin MR yang ditemukan Serum Institute of India (SII) untuk imunisasi.

Dalam Fatwa Nomor 33 Tahun 2018, MUI menyatakan bahwa vaksin MR haram, namun dapat digunakan sebagai vaksin MR yang halal dan suci. Meskipun demikian, kebolehan penggunaan vaksin MR hanya dalam keadaan statis.

Ketua Komisi Fatwa MUI Hasanuddin AF menyatakan pemerintah tetap memiliki wajib melakukan halal untuk imunisasi bagi umat Islam. "Penggunaan vaksin MR produk dari SII pada saat ini dibolehkan (mubah) karena ada kondisi keterpaksaan (dlarurat syar'iyyah). Belum ditemukan vaksin yang halal dan suci," ujarnya, Senin (20/8/2018).

Menurutnya, jika kemudian ditemukan vaksin MR halal, vaksin MR dari SII tidak bisa digunakan lagi. Karena hal itu, MUI meminta pihak pemerintah menjaminkan vaksin MR yang halal. "Kebolehan penggunaan vaksin MR tidak berlaku jika ditemukan adanya yang halal dan suci," terang Hasanuddin.

MUI juga meminta produsen vaksin wajib mengupayakan produksi vaksin yang halal dan mens ketentuan produk halal sesuai ketentuan peraturan-undangan. Ia meminta pemerintah untuk mempertimbangkan aspek-aspek dalam pengobatan dan imunisasi.

"Pemerintah harus mengambil pelajaran sebagai panduan dalam imunisasi dan pengobatan. Produsen vaksin wajib mengupayakan produksi vaksin yang halal dan mens ketentuan halal produk vaksin sesuai ketentuan peraturan-undangan," sambungnya, "pintanya.

Selain itu, MUI juga meminta pemerintah agar WHO dapat mengupayakan dan memperhatikan penduduk muslim dalam kebutuhan obat-obatan, dan vaksin yang suci dan halal.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Komisi Fatwa MUI Asrorun Niam mengatakan kebolehan penggunaan vaksin MR tersebut sebagai bentuk tarik hukum Islam. "(Penggunaan vaksin MR) ini juga termasuk hukum Islam. Tidak mungkin (ada) jalan buntu di dalam Islam, selalu ada jalan keluar," katanya.

Ia mengeluarkan pemerintah, peneliti, dan para pelaku usaha yang bertanggung jawab untuk menemukan vaksin yang halal. Tanggung jawab itu bersifat wajib.

"Pemerintah, para pelaku usaha, dan para peneliti wajib melakukan hal yang diperlukan dan suci. Ikhtiar itu menjadi tanggung jawab bersama para ahli. Artinya, tanggung jawab akademik itu bersifat wajib kifayah," tegasnya. (njs/detik/kumparan/suara/foto:tribun)


Back to Top