Dukung Sertifikasi Produk Halal, Sucofindo-Kemenko PMK Gelar Sosialisai ke UMKM  

gomuslim.co.id- Indonesia akan mengimplementasikan Undang-undang No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mulai tahun depan. Salah satu lembaga yang mendapat kepercayaan untuk memastikan standardisasi dan sertifikasi produk halal ini adalah PT Sucofindo (Persero).

Sucofindo baru-baru ini menyelenggarakan sosialisasi dan pilot project bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetik (LPPOM), Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta, dan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).

Sosialisasi ini diikuti sekitar 60 peserta mulai dari berbagai usaha kecil binaan PKBL Sucofindo, pedagang makanan kantin Sucofindo, para auditor dari Sucofindo, BPJPH dan mitra binaan Kementerian PMK.

Menurut Direktur Komersial 2 PT Sucofindo M. Haris Witjaksono, bagian terpenting dari implementasi itu ialah penyiapan infrastruktur kelembagaan. Kepengurusan sertifikasi halal yang sebelumnya berada di bawah naungan LPPOM MUI akan beralih ke BPJPH pada 2019.

BPJPH menggandeng Sucofindo sebagai lembaga yang dapat mendukung proses pengujian dan sertifikasi tersebut. Pilot project tersebut dimaksudkan sebagai sarana latihan bagi BPJPH dan Sucofindo untuk menyiapkan kapasitas auditor dan laboratorium agar dapat memfasilitasi kepentingan usaha, terutama UMKM.

“Karena UMKM memiliki keterbatasan untuk mengakses dana, fasilitas, informasi, teknologi, dan tata laksana, maka menjadi kewajiban kita bersama memberdayakan mereka. Untuk saat ini, pilot project ini memfasilitasi sembilan UMKM yang terdapat di kantin Sucofindo, Kemenko PMK, dan Kementerian Agama,” ujarnya baru-baru ini

Haris menuturkan, produk halal merupakan pasar yang signifikan di dunia. Saat ini, sejumlah negara, seperti China dan Korea Selatan semakin fokus untuk memberikan sertifikasi produk agar dapat dikonsumsi oleh masyarakat muslim, terutama pasar Indonesia, Malaysia, dan banyak negara di Timur Tengah.

Sementara itu, Asisten Deputi Kemenko PMK, Aris Darmansyah, menargetkan dapat sertifikasi akan menjangkau lebih banyak UMKM. Menurutnya, semua produk yang beredar dipasarkan di Indonesia ditargetkan dapat tersertifikasi halal.

“Industri besar memiliki kesadaran yang tinggi terhadap halal. Kalau bicara angka UMKM, jumlahnya dapat mencapai hampir 25 juta-an. Tapi sebisa mungkin sebanyak-banyaknya disertifikasi. Nanti siapa pun juga akan kami dorong untuk membantu sertifikasi mereka,” tuturnya.

Kepala Pusat Kerjasama dan Standarisasi Halal BPJPH Nifasri menyampaikan pihaknya sedang menyiapkan berbagai regulasi agar nanti bisa terealisasi di tahun 2019. Regulasi yang akan disiapkan itu: peraturan pemerintah (RPP saat ini sedang dipersiapkan), kemudian beberapa draft peraturan Kementerian Agama terkait sertifikasi halal, sistem informasi manajemen halal untuk pelayanan.

"Kita berharap nanti daftar sudah online, jadi tidak harus mereka datang ke kantor, apalagi yang di daerah tidak perlu lagi datang ke Jakarta. Desember 2018 sudah launching semua. Sehingga Januari-Februari persiapan dan targetnya bulan April sudah mulai berjalan. Sehingga bulan Oktober 2019 sudah wajib," jelas Nifasri.

Direktur LPPOM MUI DKI Jakarta Osmena Gunawan menyampaikan, pengertian halal dan haram dalam agama Islam, dimana yang di maksud dengan halal pada kasus makanan yaitu kebanyakan bahan makanan atau makanan ciptaan Allah SWT adalah halal, kecuali secara khusus disebutkan dalam Al Quran atau Hadist. Dan yang dimaksud dengan haram adalah sesuatu yang dilarang untuk dilakukan dengan larangan yang tegas,

Hal yang menjadi kendala, lanjut Osmena, dalam perizinan, beberapa UMKM belum mengetahui tentang pentingnya legalitas usaha, enggan melakukan pencatatan atau pembukuan kegiatan usaha. Juga sering cepat merasa puas dan bosan untuk mengembangkan usaha.

Sebelumnya, laboratorium sentral PT Sucofindo telah menyiapkan sebuah laboratorium untuk mendukung sertifikasi halal. Keberadaan laboratorium ini tentu akan memudahkan kerja Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai otoritas yang mengeluarkan fatwa halal. (njs/bisnis/rilis)

 


Back to Top