Indonesia Masih Minim Auditor Produk Halal

gomuslim.co.id - Berdasarkan data Join Investigation Team (JIT), Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan negara tetangga seperti Jepang, Korea Selatan dan Thailand. Bahkan saat ini, Malaysia berhasil menduduki posisi pertama di berbagai sektor destinasi halal. Berdasarkan peringkat negara yang paling banyak dijadikan tujuan wisata halal, tahun ini, Indonesia turun satu peringkat dari tahun sebelumnya. 

Bukan hanya dianggap kurang serius dalam mengembangkan wisata halal, keseriusan Indonesia dalam upaya sertifikasi produk halal juga masih sangat perlu ditingkatkan.  Anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Aminudin Yakub menyebut persoalan halal sudah menjadi fokus MUI sejak 30 tahun lalu. 

“Kami menyadari bahwa penentuan halal atau tidaknya suatu produk bukanlah perkara mudah, mengingat perkembangan produk makanan, minuman dan kosmetik yang semakin cepat,” ujarnya.

Hingga kini, MUI memberikan sertifikasi halal pada 300 ribu produk saja, meski jumlah produk yang tersertifikasi itu semakin meningkat. 

“MUI membutuhkan setidaknya 30 ribu auditor halal untuk memeriksa kehalalan produk yang semakin hari semakin banyak. Namun hingga saat ini, MUI hanya memiliki sekitar seribu auditor halal dan satu LPH saja,” tandas Aminudin.

 

Baca juga:

Kemenag Gelar Pelatihan Perdana untuk Calon Auditor Halal


Sedangkan, industri makanan, minuman, dan kosmetik ini jumlahnya sangat banyak dan sulit diteliti sepenuhnya oleh MUI. Karena itu, pihaknya mengajukan untuk membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai lembaga jaminan produk halal.

Untuk memenuhi kebutuhan auditor halal tersebut, BPJPH bekerjasama dengan Litbang untuk pengadaan pelatihan bagi para calon auditor halal. 

“Saat ini sudah ada 20 calon LPH dan 1000 lebih calon auditor halal yang siap dilatih. Kita juga berupaya untuk menambahkannya secara bertahap,” tutur Ketua Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Sukoso.

Menurut dia, dibentuknya BPJPH merupakan suatu bentuk keseriusan pemerintah untuk menjadikan sertifikasi produk halal sebagai sebuah mandatori yang jelas dan tertera dalam undang-undang. 

“BPJPH bertugas membentuk LPH yang nantinya akan menaungi para auditor halal. Pembentukan LPH juga melalui proses kerjasama BPJPH dengan universitas yang terjamin kredibilitasnya,” pungkas Sukoso. (nat/bpjph/dbs/foto:halhalal)

 


Back to Top