Implementasi UU Jaminan Produk Halal Perlu Dukungan Semua Pihak 

gomuslim.co.id- Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) masih mengambang. Hal demikian karena rancangan peraturan pemerintah (RPP) tentang jaminan produk halal (JPH) hingga saat ini masih belum selesai dikaji semua kementerian dan lembaga terkait.

UU JPH mengamanatkan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Sementara, peraturan pemerintah tentang jaminan produk halal rencananya secara resmi digunakan pada Oktober 2019.

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Sukoso mengatakan produk-produk beredar di Indonesia saat ini belum sepenuhnya terjamin kehalalannya. Ia menyebut masih banyak produk yang tergolong haram maupun samar (belum jelas haram atau halal).

“Maka dari itu, perlu segera ada kepastian hukum untuk menjamin sebuah produk. Apakah sebuah produk yang dikonsumsi dan diedarkan di Indonesia sudah halal, haram atau samar alias subhat,” ujarnya dalam seminar bertema, ‘Menghitung Mundur Wajib Sertifikasi Halal 2019, Amanat UU No. 33 Tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH)’ baru-baru ini. 

Sukoso menambahkan, dewasa ini persaingan dagang semakin ketat. Apalagi pemberlakukan persyaratan dengan standar pasar internasional juga semakin terbuka dengan adanya MEA, NAFTA, EU dan lain-lain. “Jika Indonesia tidak mengimplementasikan hukum tersebut, maka konsekuensinya UMKM kita akan semakin tergerus,” katanya.

Direktur LPPOM MUI Lukmanul Hakim mengkhawatirkan lambatnya proses penerbitan PP JPH. Menurut dia, jika RPP tak kunjung disetujui, bukan tidak mungkin akan ada amendemen UU JPH.

"Kita sendiri khawatir ada konsekuensi ketika PP ini tidak kunjung berlaku, akan ada perubahan. Seperti yang ramai diperbincangkan sekarang tentang ide amendemen," katanya.

Ia khawatir kewajiban melakukan sertifikasi halal pada Oktober 2019 sesuai amanat UU JPH bakal mundur jika peraturan turunan tidak segera dikeluarkan. Jika itu terjadi, kata dia, penerapan UU JPH bakal molor.

 

Baca juga:

IHW: Dengan UU JPH, Indonesia Bisa Pimpin Industri Halal Dunia

 

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch (IHW), Ikhsan Abdullah menyebutkan Indonesia sampai saat ini masih berkutat soal regulasi. Di sisi lain implementasi gaya hidup halal atau halal lifestyle di Indonesia masih kurang serius.

“Indonesia halal lifestyle itu masih dianggap tidak serius. Gerakan halal, tidak dimulai-mulai. Yang memulai justru lembaga swasta, misalnya MUI bekerja sama dengan ITB, sehingga menghasilkan sertifikat halal. IHW hadir sebagai betuk peran serta masyarakat dalam implementasinya,” ungkapnya.

Ia pun menyayangkan adanya beberapa industri yang memakai label halal palsu. Yaitu, meski belum resmi mendapatkan sertifikasi halal, tetapi sudah memakai logo atau label halal untuk  produknya.

Menurutnya, inilah pentingnya pelaksanaan dan pengesahan hitung mundur pelaksanaan dan implementasi UU Nomor 33 tentang JPH  agar benar-benar bisa diberlakukan pada 17 oktober 2019.

“Meskipun terkesan berat, jangan jadikan beban, karena dalam rangka pembaruan konsumen, kita harus menjadikan ini sebagai peluang investasi. Karena negara yang mengatur, maka negara wajib andil, bukan membebani, jika perlu membuat skema untuk membantu industri khususnya UMKM,” paparnya. (njs/sharianews/rep/dbs)

 

Baca juga:

Gandeng IHATEC, LPPOM MUI Kembali Gelar Pelatihan Halal Internasional 

 
 

 


Back to Top