Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus Kemenag Siapkan Satgas Umrah

gomuslim.co.id- Penyelenggaraan ibadah umrah di Tanah Air masih mempunyai banyak permasalahan. Salah satunya seperti penipuan jemaah oleh pihak travel. Merespon hal tersebut, Kementerian Agama melalui Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus berencana membentuk satuan tugas penanganan masalah penyelenggaraan umrah (Satgas Umrah).

Menurut Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus, Arfi Hatim, pembentukan Satgas ini sebagai salah satu upaya melundingi jemaah. Pihaknya pihaknya berkerjasama dengan sepuluh kementerian/lembaga dalam pembentukan Satgas ini.

Beberapa diantaranya seperti Kementerian Pariwisata, Kementerian Luar Negeri, Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kominfo, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Polri, dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN).

"Melibatkan beberapa kementerian dan lembaga di dalam penyelesaian permasalahan umrah bagi kami sangat penting dan butuh. Koordinasi dan konsolidasi antar kementerian ini untuk pencegahan, deteksi dini dan penanganan persoalan dalam penyelenggaraan umrah," ujarnya baru-baru ini.

Ia menambahkan, dalam beberapa kasus yang terjadi sebelumnya, tidak sedikit penyelenggara umrah yang melakukan investasi, menghimpun dana dari masyarakat, menyelenggarakan umrah tanpa izin, dan adanya persaingan usaha.

"Sehingga kami melibatkan beberapa kementerin dan lembaga sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk bersama-sama melakukan upaya pencegahan, deteksi dini, sehingga masyarakat terlindungi dari travel nakal, jadi tidak ada korban penipuan lagi," ucapnya.

 

Baca juga:

Tingkatkan Pengawasan, Kemenag Siap Audit Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah

 

Saat ini pembentukan Satgas Umrah masih dalam proses pembahasan MoU untuk ditandatangani pimpinan tertinggi kementerian/lembaga terkait. Setelah itu, nanti akan ditindaklanjuti dengan perjanjian kersama terkait pedoman teknis, yang akan ditandangani oleh pejabat setingkat eselon satu.

Targetnya, pembentukan Satgas umrah bisa selesai pada November ini. "Sedang pembahasan. Insya Allah November ini kita segera selesaikan pembahasannya. Setelah itu ditandatangi dan kemudian kami bekerja," katanya.

Sementara itu, Ketua Bidang Litbang DPP Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri), Sugeng Wuryanto menyambut baik rencana pembentukan Satgas Umrah ini. Hanya saja, ia berharap pembentukan Satgas bisa menegakkan aturan main yang lebih adil dalam penyelenggaraan ibadah umrah.

"Kalau kami sepanjang memang tujuannya adalah untuk menegakkan aturan main yang lebih baik, lebih adil, bukan saja melindungi jemaah tetapi juga melindungi penyelenggara, maka kita akan menyambut dengan baik adanya Satgas itu," ujar Sugeng.

Pasalnya, kata dia, sebelumnya Kemenag sudah membentuk Subdirektorat Pemantauan dan Pengawasan Ibadah Umrah dan Ibadah Haji Khusus, serta telah meluncurkan sistem informasi pengawasan terpadu umrah dan haji (Sipatuh).

Karena itu, dia meminta kepada Kemenag agar pihak asosiasi haji dan umrah diajak komunikasi terkait pembentukan Satgas tersebut, sehingga dalam implementasinya nanti bisa sesuai dengan kebutuhan dilapangan.

"Jangan sampai nanti implementasi di lapangan keberadaan Satgas itu justru tidak sesuai dengan kebutuhan saat ini. Karena bagi penyelenggara adalah bagaimana aturan bisa tegak untuk penyelenggaraan umrah," katanya. (njs/ihram/kemenag/timesofislamabad)

 

Baca juga:

Lebih dari 500 Ribu Jemaah Umrah Tiba di Tanah Suci

 


Back to Top