Din Syamsudin Imbau Muslim Dunia Bantu Muslim Uighur di China

gomuslim.co.id – Isu penindasan terhadap Muslim Uighur oleh Pemerintah China mulai menuai respon dari berbagai kalangan. Salah satunya dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Ketua Dewan Pertimbangan MUI, Din Syamsuddin mengecam keras penindasan atas Muslim Uighur di Provinsi Xinjiang, China.

Din Syamsuddin yang juga President of Asian Conference on Religions for Peace (ACRP) mengatakan seperti dalam pemberitaan media internasional, Muslim Uighur mengalami penyiksaan, pengucilan, dan pelarangan menjalankan ajaran agama.

“Kita meminta agar penindasan itu dihentikan. Penindasan seperti itu merupakan pelanggaran nyata atas Hak Asasi Manusia, dan hukum internasional," ujarnya dalam keterangan persnya, Senin (17/12/2018).

Dalam Hak Asasi Manusia dan International Convenant on Social and Political Rights menegaskan adanya kebebasan beragama bagi segenap manusia, maka Muslim Uighur yang merupakan mayoritas penduduk di Provinsi Xinjiang memiliki kebebasan menjalankan ajaran agamanya.

Din juga mendesak Organisasi Kerja sama Islam (OKI) dan masyarakat internasional untuk menyelamatkan nasib umat Islam Uighur dan bersikap tegas terhadap rezim China untuk memberikan hak-hak sipil bagi mereka.

Secara khusus, Dewan Pertimbangan MUI meminta Pemerintah Indonesia untuk menyatakan dan menyalurkan sikap umat Islam Indonesia dengan bersikap keras dan tegas terhadap pemerintah China dan membela nasib umat Islam di sana.

Ia mengimbau kepada umat Islam sedunia agar mengulurkan tangan dan memberi pertolongan bagi saudara-saudara muslim dengan segala cara yang memungkinkan.

 

Baca juga:

Ingin Belajar dari Indonesia, Delegasi Tokoh Islam Guangdong China Berkunjung ke Kemenag

 

Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan Pemerintah Indonesia menolak adanya pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan terhadap Muslim Uighur di Provinsi Xinjiang, China. Menurutnya, segala bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia harus dilawan.

"Ya pasti kita semua juga menolak atau mencegah suatu penindasan kepada human right, jadi hak asasi manusia. Tapi secara umum, HAM juga harus kita perjuangkan. Kita semua menolak segala penindasan kepada human rights," ujarnya.

Namun demikian, lanjut JK, pemerintah Indonesia tak bisa ikut campur terkait permasalahan yang terjadi. Hal itu menjadi urusan dalam negeri pemerintah China.  "Kalau masalah domestik tentu kita tidak ingin campuri masalah itu," katanya.

Pemerintah China sebelumnya disebut melakukan pelanggaran HAM secara massal dan sistematis terhadap etnis muslim Uighur dan minoritas di Xinjiang. Salah satu pelanggaran HAM paling dikhawatirkan adalah mengenai penangkapan etnis Uighur dan minoritas muslim di sana yang marak dilakukan otoritas China.

Berdasarkan kesaksian mereka, otoritas China terus melakukan penahanan massal sewenang-wenang terhadap Uighur dan minoritas muslim lain di Xinjiang sejak 2014 lalu. (njs/antara/foto:tribunislam)

 

Baca juga:

Pemerintah Turki Buka Kesempatan Warga Muslim Cina Belajar Islam di Universitas


Back to Top