Ketua HKI: Regulasi Kawasan Industri Halal Masih Tahap Pembahasan

gomuslim.co.id – Regulasi kawasan industri halal saat ini masih dalam tahap pembahasan. Demikian disampaikan Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) Sanny Iskandar baru-baru ini.

Menurutnya, adanya regulasi tersebut, nantinya klaster halal disesuaikan dengan preferensi masing-masing kawasan industri. “Kalau ada pengembang yang melihat potensi kebutuhan industri halal, dia bisa siapkan klasternya,” beberapa waktu lalu.

Sanny menambahkan, 18 kawasan industri baru yang diinisiasi Kementerian Perindustrian (Kemenperin) pasti bisa menarik investor, jika lokasinya sesuai sumber daya yang ada. Sementara untuk kebijakan fiskal, hal tersebut tergantung kebijakan masing-masing daerah.

“Jadi, ada kebijakan-kebijakan fiskal untuk daerah-daerah tertentu khususnya di luar Jawa. Tetapi, secara umum, kebijakan fiskal dan nonfiskal sudah cukup banyak diberikan untuk industri manufaktur yang berlokasi di kawasan industri,” katanya.

Sanny sendiri menyambut positif rencana Kemenperin setiap kawasan industri baru ditetapkan sebagai obyek vital nasional. Menurutnya, kawasan industri memang perlu pengamanan khusus.

“Kawasan industri dibuat dengan tujuan mendorong peningkatan kebutuhan ekonomi, sehingga sudah harus sewajarnya diamankan,” ungkapnya.

Adapun, penjualan kawasan industri di Jabodetabek dan Karawang ditargetkan mencapai 300 hektare (ha) tahun ini, atau naik dari tahun lalu sebesar 150-200 ha. Hanya saja, Sanny belum dapat memprediksi penjualan kawasan industri di luar Jawa.

 

Baca juga:

Kawasan Industri Halal Terbesar Akan Hadir di Cikande Serang 

 

“Ini tergantung berapa besar industri yang masuk. Begitu ada industri besar yang masuk, penjualannya bisa tinggi sekali. Saat ini, banyak sekali KI di luar Jawa, antara lain di Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan, sehingga agak susah memprediksi berapa besar penjualannya. Tetapi, saya kira tak jauh dari di Jawa,” jelasnya.

Sebelumnya, Plt Direktur Jenderal Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional (KPAII) Kemenperin, Ngakan Timur Antara mengakui, masih banyak tantangan yang harus dihadapi dalam pembahasan regulasi kawasan industri halal. Target penyelesaian pada tahun ini pun terlihat sulit terlaksana.

“Regulasi kawasan industri halal harus sangat mempertimbangkan berbagai parameter yang turut melibatkan banyak pemangku kepentingan. Khususnya, dunia usaha yang menjadi pihak terlibat langsung. Kita tidak boleh berjalan sendiri, karena dia (pengusaha) yang akan melaksanakan. Untuk melibatkan mereka, waktu menjadi kendala," ujarnya. (njs/investordaily/rep/dbs)

 

Baca juga:

PT Modern Industrial Estat Mulai Bangun Kawasan Industri Halal Tahun Ini


Back to Top