Ketua Himpuh Desak Kemenag Awasi Travel Umrah

gomuslim.co.id – Ketua Bidang Hukum Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (Himpuh), Budi Rianto mendesak Kementrian Agama (Kemenag) agar mendeteksi dini terhadap travel yang diduga berpotensi melakukan penipuan. Mengingat maraknya kasus penipuan yang terjadi, menurut Budi  hal-hal mencurigakan dapat dilihat dari harga yang tidak wajar, skema pemasaran khusus dengan label aneh, program-program promosi yang tidak biasa, dan travel yang tiba-tiba tampil dan menjadi booming.

"Pemerintah harus membentuk unit kerja pengawasan khusus dengan melibatkan PPNS (penyidik pegawai negeri sipil, Red) yang khusus untuk itu," kata Budi.

Baca juga:

Umrah dan Berobat, Jadi Faktor Meningkatnya Pemohon Paspor di Aceh

 

Selain itu, ia juga mengatakan, Kementerian Perdagangan (Kemendag) memiliki program yang bagus untuk mendidik konsumen. Dalam hal ini, ia berpandangan bahwa Kemenag bisa merangkul Kemendag. Menurutnya, undang-undang perlindungan konsumen bisa dijadikan rujukan program.

Budi juga menekankan agar pemerintah melibatkan seluruh stakeholder (pemangku kepentingan). Dalam kaitan ini, kata dia, Kemenag harus membuka diri seluas-luasnya untuk menerima saran dan masukan dari masyarakat dan para stakeholder.

Sebagai sebuah pekerjaan besar, Budi mengatakan bahwa berbagai asosiasi penyelenggara umrah dapat dilibatkan dan bekerja sama dengan Kemenag untuk membuat program dalam rangka mencerdaskan konsumen. Bahkan, menurutnya, melalui anggota asosiasi dapat dikumpulkan sumber daya untuk memperbaiki industri ini. Selain itu, ia menilai tidak tertutup kemungkinan asosiasi dapat membantu dari sisi pengawasan.

"Mulai saat ini kita semua harus bertekad untuk menyatakan tidak ada lagi kasus-kasus penipuan umrah. Kita bisa, kuncinya kolaborasi dan kerja sama. Konsep untuk membangun industri umrah adalah dengan melibatkan semua stakeholder, partisipatif development," tambahnya.

Untuk diketahui, Senin (28/1/2019) lalu, Pengadilan Negeri Makassar, Sulawesi Selatan, menjatuhi hukuman penjara 20 tahun kepada CEO perusahaan travel umrah Abu Tours, Hamzah Mamba. Hamzah dituntut dengan dakwaan melanggar dengan Pasal 372 KUHP tentang penggelapan serta Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencucian uang. Hamzah juga dikenai sanksi denda Rp 500 juta, lebih besar dari tuntutan jaksa senilai Rp 100 juta. (nvi/dbs/ihram)

 

Baca juga:

Mahasiswa Saudi Luncurkan Empat Gerakan Simpatik bagi Jemaah Haji dan Umrah


Back to Top