Ini Potensi Pendapatan Negara dari Wajib Sertifikat Halal

gomuslim.co.id – Penerapan kewajiban sertifikat halal berpotensi menyumbang pada pendapatan negara sebesar USD 1,6 miliar atau Rp 22,5 triliun. Indonesia sendiri mulai menerapkan pelabelan halal baru untuk semua produk selambat-lambatnya pada 17 Oktober 2019.

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Sukoso mengatakan kewajiban sertifikasi halal ini berlaku untuk jasa dan barang-barang konsumen mulai makanan hingga obat-obatan. Hal ini berdasarkan amanat Undang-Undang (UU) No 30 tahun 2014.

“Potensinya untuk pendapatan tahunan pemerintah sekitar Rp 22,5 triliun. Ini berdasarkan prediksi jumlah pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) serta perusahaan besar di dalam negeri,” ujarnya.

Badan Pusat Statistik, dan United Nation Population Fund, memprediksi jumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia pada 2018 sebanyak 58,97 juta orang, dengan rincian usaha mikro sebanyak 58,91 juta unit, usaha kecil 59.260 unit dan usaha besar 4.987 unit.

Persyaratan label halal akan diterapkan secara bertahap dan sebagian besar produk makanan dan minuman juga produk kesehatan. BPJPH ingin menerbitkan setidaknya 100.000 sertifikat halal pada tahun 2020 dan berencana meningkatkan jumlah auditor menjadi 5.000 pada tahun 2020.

"Memang pentahapannya makanan dan minuman lima tahun dan di luar makanan dan minuman tujuh tahun dan yang sudah bersertifikasi sebelumnya tidak berlaku mengikuti pentahapan," ungkapnya.

 

Baca juga:

Target MUI Jawa Barat: Keluarkan 2000 Seritikat Halal MUI per Tahun

 

Seperti diketahui, Indonesia akan mewajibkan sertifikasi halal bagi barang dan jasa mulai tahun 2019. Sebelumnya, Menteri Agama, Lukman Hakim Saifudin mengatakan pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Jaminan Produk Halal sebentar lagi rampung. RPP tersebut saat ini sudah difinalisasi dan tinggal menunggu tanda tangan Presiden Jokowi.

“Kementerian teknis yang terlibat dalam penyusunan rancangan peraturan pemerintah (RPP) tersebut sudah menyetujui seluruh poin-poin yang akan diatur dalam rancangan peraturan pemerintah tersebut. Persetujuan tersebut membuat pemerintah optimis penandatanganan peraturan tersebut bisa selesai dalam waktu dekat ini,” katanya. (njs/kontan/dbs)

 

 

Baca juga:

Menag: RPP Jaminan Produk Halal Tidak Gerus Kewenangan MUI


Back to Top