Revisi UU Haji Umrah Ditargetkan Selesai Agustus 2019

gomuslim.co.id - Revisi Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh (UU PIHU) telah diselesaikan oleh Komisi VIII DPR. RUU ini ditargetkan selesai pembahasan dan disahkan menjadi UU pada Agustus mendatang.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzili mengatakan pihaknya saat ini telah memasuki poin krusial dalam pembahasannya. Seperti persyaratan perusahaan travel dalam menyelenggarakan umroh dan pengawasan umroh tersebut.

Pihaknya menargetkan selesai pada akhir Agustus ini. Bahkan, kini sudah memasuki poin krusial dan telah disetujui seperti persyaratan travel, perusahaan travel yang menyelenggarakan umroh, dan pengawasan umroh tersebut.

RUU PIHU mendesak direvisi lantaran belum adanya aturan mengenai ibadah umroh. Nantinya, RUU PIHU akan diatur secara spesifik kasus-kasus jemaah umroh yang menjadi korban penipuan oleh travel.

“Tahun lalu banyak temukan, jemaah umroh ditelantarkan oleh travelnya. Diharapkan ada payung hukum pemerintah supaya akuntabilitasnya bisa terjaga,” tutur Ace dalam acara Tantangan dan Peluang Penyelenggara Haji dan Umroh 2019 di Puri Denpasar Hotel, Selasa (12/02/2019).

Terkait dengan Badan Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH), Ace berencana akan memisahkan antara regulator dan operator. Dalam pembahasan hal itu menjadi perdebatan cukup signifikan, namun kecenderungannya mengarah tetap oleh Kementerian Agama.

 

Baca juga:

Kemenag Masih Evaluasi Isi RUU Pesantren

 

“Pasalnya setelah dievaluasi empat sampai lima tahun terakhir peningkatan pelayanan kualitasnya makin baik. Karena itu berdasarkan pengalaman yang dilakukan Kemenag, maka kecenderungan dan kesimpulannya, penyelenggaranya tetap Kemenag,” kata dia.

Sekjen Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republika Indonesia (Amphuri) Firman M Nur menambahkan RUU PIHU penting dilakukan karena usaha perjalanan biro umrah harus memiliki pondasi hukum.

Firman menilai usaha umroh hanya bisa dilaksanakan oleh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU) jangan sampai ada PMA tidak ada UU makanya ketika masuk ke dalam UU hanya PPIU yang bisa menyelenggarakan ibadah umroh tidak ada pihak lain.

“Status hukum dulu yang perlu dilakukan,” pungkas dia. (nat/republika/dbs/foto:tempo)

 

 

 


Back to Top