AASI Hingga OJK Dukung Program Jaminan Sosial Berbasis Syariah

gomuslim.co.id – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dalam langkahnya membuat program jaminan sosial berbasis syariah didukung oleh banyak pihak, termasuk Asosiasi Asuransi Syariah (AASI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Langkah ini disebut dapat turut mendongkrak pasar asuransi syariah di Indonesia.

Ketua AASI Ahmad Sya’roni mengatakan, Indonesia membutuhkan asuransi berbasis syariah mengingat sebagian besar penduduk mayoritas Muslim.

“Asuransi berbasis syariah perlu ada di Indonesia karena penduduk kita mayoritas Muslim. Jadi, perlu dilayani oleh produk halal,” ujarnya.

Baca juga:

Ini Kata MUI Tentang Prinsip Penyelenggaraan Rumah Sakit Syariah

 

Sya’roni melanjutkan, pihaknya akan membantu sosialisasi keunggulan dari produk asuransi syariah. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan dan kewajaran asuransi syariah.

“Ketentuan untuk berinvestasi sesuai aturan harus bebas riba. Jadi, harus diinstrumen syariah atau bebas riba,” ungkapnya.

Senada dengan Ketua AASI, OJK pun menyampaikan dukungannya.

“OJK tentunya akan mendukung upaya penyelenggaraan program jaminan sosial yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, khususnya dalam pengawasan penyelenggaraan dan tata kelola yang menjadi ranah OJK sebagai pengawas independen sesuai ketentuan UU 24 tahun 2011 tentang BPJS,” ujar Kepala Departemen Perbankan Syariah OJK, Ahmad Soekro.

Hanya saja, rencana yang bergaung sejak 2015 masih menjadi ranah Pemerintah dan Dewan Syariah Nasional (DSN). Berbeda dengan lembaga keuangan lain yang sepenuhnya diatur dan diawasi oleh OJK, dalam UU 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, pemerintah menyiapkan kebijakan dan regulasi bagi BPJS Kesehatan yang dilaksanakan oleh Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) (pasal 1 angka 11). DJSN juga mengawasi BPJS Kesehatan bersama pengawas independen yaitu OJK (pasal 39 ayat 3).

Lebih lanjut, Soekro menjelaskan, terkait dengan ketentuan mengenai kebijakan umum dan regulasi bagi BPJS yang menjadi wewenang pemerintah melalui DJSN. Ide pembentukan BPJS Kesehatan Syariah, harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Untuk diketahui, sebelumnya Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris mengatakan, pihaknya sudah beberapa kali bertemu MUI, sehingga tinggal menjalankan prinsip syariahnya. "Tapi, berprinsip syariah itu tidak harus menjadi badan syariah," katanya saat ditanya wartawan di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Fachmi menegaskan, memenuhi prinsip syariah di sini bukan berarti mengeluarkan produk jaminan kesehatan syariah.

"Kalau produk, nanti sambil berjalan. Ada regulasi-regulasi yang sesuai perundang-undangan harus kita sesuaikan," jelasnya.

Meski begitu, ia memastikan, prinsip-prinsip syariah sudah dimasukkan ke dalam sistem BPJS Kesehatan mulai tahun ini. (nov/dbs/republika)

 

Baca juga:

Siapkan Sertifikasi Rumah Sakit Syariah, MUKISI Gelar Simposium Nasional


Back to Top