Ini Solusi Kemendagri Soal Rekam Biometrik Jemaah Haji dan Umrah

gomuslim.co.id - Persoalan rekam biometrik bagi calon jemaah haji dan umroh mulai mendapat angin segar. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang diwakili Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh menyarankan jalan tengah.

Menurutnya, Arab Saudi tidak perlu lagi mendelegasikan perekaman biometrik kepada Visa Facilitation Service (VFS) Tasheel. Seperti diketahui, banyak calon jemaah dari Tanah Air yang mengeluhkan pelayanan di perusahaan tersebut.

Salah satu permasalahannya belum tersebarnya kantor-kantor cabang Tasheel di seluruh Indonesia. Maka solusinya dapat menggunakan data biometrik yang ada di Kemendagri.

Pihaknya sudah menyediakan data rekaman biometrik warga negara Indonesia (WNI), yakni mereka yang telah merekam data untuk kartu tanda penduduk (KTP).

“Bila jalan tengah ini disepekati semua pemangku kepentingan, para calon jemaah tidak perlu lagi datang jauh-jauh dari berbagai daerah hanya untuk merekam biomterik. Apalagi, kantor-kantor cabang Tasheel belum terdapat di seluruh kabupaten/kota,” ujarnya.

 

Baca juga:

Sejumlah Kantor VFS Tasheel Sudah Mulai Rekam Biometrik Jemaah Haji Indonesia

 

Meski izin operasional VFS Tasheel tidak jadi dibekukan, pemerintah sesungguhnya bisa membujuk otoritas Arab Saudi supaya menggunakan data rekam biometrik yang tersedia di Kemendagri. Jika hal itu disepakati, Tasheel dapat terus beroperasi di Indonesia sebagai biro perjalanan, bukan pelaksana rekam biometrik.

"Sudahlah dari Pemerintah Arab Saudi, BKPM tetap berikan izin Tasheel untuk biro travel wisata dan seterusnya. Izinnya tetap, mau usaha apa pun silakan, tapi jangan ambil biometrik," pungkas dia.

Zudan mengimbau agar segenap unsur pemerintah memiliki pandangan yang sama terkait kemudahan rekam biometrik calon jemaah haji dan umroh.

“Jangan sampai ada omongan 'saya rekam biometrik kok berkali-kali, 'kan sudah pernah saya rekam buat e-KTP,” ujarnya. (nat/dbs/foto:tribun)

 


Back to Top