IHW Gelar Sosialisasi dan Pelatihan UU JPH untuk UKM

gomuslim.co.id – Indonesia Halal Watch (IHW) terus berupaya memberikan pemahaman terkait produk halal. Salah satu langkahnya, IHW akan melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada para pelaku usaha kecil dan menengah (UKM). Rencananya kegiatan ini akan berlangsung di kawasan Cikini Jakarta, Selasa (26/03/2019) mendatang.  

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch (IHW), Ikhsan Abdullah, sosialisasi dan pelatihan ini dilakukan menjelang pemberlakukan Undang-undang No.33/2014 tentang Jaminan Produk Halal pada Oktober 2019. Dengan regulasi ini, semua produk yang beredar di masyarakat wajib memiliki sertifikasi halal.

“Sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 4 UU ini, sampai batas waktunya tiba, maka pelaku usaha yang produknya belum bersertifikasi halal akan terkena sanksi berupa denda ataupun sanksi pidana sebagaimana ketentuan Pasal 56 dan Pasal 57 UU JPH dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Rp2 miliar,” ujarnya.

Ia menyebut sosialisasi dan edukasi tentang UU ini mesti benar-benar dilakukan secara masif kepada dunia usaha dan masyarakat, karena ketentuan Pasal 4 UU JPH ini akan berimplikasi hukum.

“Para peserta pelatihan diharapkan siap untuk menjalani sertifikasi halal sehingga terhindari dari sanksi. Pelatihan ini langsung diberikan oleh para narasumber dari Komisi Fatwa MUI, LPPOM MUI, BPOM dan para pakar halal dari IHW,” katanya.

Sementara itu, Kepala Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) Sukoso menyatakan proses sertifikasi halal saat ini masih dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Hal ini masih akan terus berlangsung hingga perangkat aturan pendukung dan infrastruktur sistem informasi halal siap beroperasi.

Salah satu regulasi yang saat ini dikebut adalah Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Jaminan Produk Halal (JPH). "Begitu RPP JPH tersebut selesai ditandatangani dan disahkan menjadi PP JPH, maka kewenangan penerbitan sertifikasi halal berada sepenuhnya di BPJPH selaku leading sector Jaminan Produk Halal,” jelasnya.

 

Baca juga:

Indonesia Halal Watch Sosialisasikan Produk Halal dan UU JPH

 

Sukoso menegaskan, PP JPH akan menjadi regulasi pokok pelaksanaan JPH oleh BPJPH. Bersamaan dengan itu, pihaknya terus melakukan beragam persiapan. Mulai dari melakukan pelatihan auditor halal, membangun kerjasama dengan PTKN maupun PTKIN terkait penyediaan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), hingga membangun sistem aplikasi online.

"Segera setelah regulasi pelaksana UU JPH tersebut disahkan dan sistem aplikasi online yang saat ini tengah dibangun BPJPH dapat beroperasi secara efektif, maka pengajuan pendaftaran sertifikasi halal akan dilaksanakan di BPJPH," tegasnya.

Tanpa terbitnya PP tersebut, BPJPH belum bisa beroperasi. Karenanya, dalam masa tunggu itu, pengajuan permohonan pengajuan sertifikasi halal mengikuti ketentuan yang telah berlaku sebelumnya. Hal ini sesuai bunyi pasal 59 dan 60 UU JPH.

Pasal 59 menyebutkan: Sebelum BPJPH dibentuk, pengajuan permohonan atau perpanjangan Sertifikat Halal dilakukan sesuai dengan tata cara memperoleh Sertifikat Halal yang berlaku sebelum Undang-Undang ini diundangkan. Sedang pasal 60 mengatur bahwa MUI tetap menjalankan tugasnya di bidang Sertifikasi Halal sampai dengan BPJPH dibentuk.

“Artinya, MUI bisa tetap melaksanakan tugasnya di bidang sertifikasi halal sampai perangkat pelaksanaan UU JPH sudah lengkap dan BPJPH bisa melaksanakan tugas fungsinya,” ujarnya.

UU JPH mengatur bahwa penerbitan sertifikasi halal melibatkan BPJPH sebagai regulator, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang meliputi auditor dan MUI sebagai pemberi fatwa produk. Karenanya, di 2019, BPJPH akan segera menjalin sinergi dengan LPH. "Sinergi dengan MUI selama ini sudah berjalan sehingga tidak ada masalah," jelasnya. (njs/bisnis/dbs)

 

Baca juga:

Pemerintah Matangkan RPP Jaminan Produk Halal


Back to Top