Pemerintah Sebut Haji Furodah Legal dan Tetap Koordinasi dengan Kemenag

gomuslim.co.id – Musim haji tahun ini, haji furodah tak lagi disebut ilegal oleh pemerintah. Pemerintah dan Komisi VIII DPR telah menyepakati kententuan haji furodah diatur dalam Undang-undang haji umrah terbaru.

Wakil Ketua Komisi VIII Ace Hasan Syadzily, mengiyakan adanya ketentuan yang mengatur haji furodah.

“Meski haji furodah dilegalkan pemerintah dan DPR melalui Undang-undang Penyelenggaraan Haji Umrah yang baru, akan tetapi penyelenggaraannya haji furodah itu bukan oleh pemerintah. Haji furodah diselenggarakan oleh penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK).” ujarnya

Meski bukan pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) yang menyelenggarakan haji furodah, akan tetapi pemerintah dan PIHK yang meberangkatkan jamaah haji furodah harus tetap saling tukar informasi selama di Tanah Suci.

"Tetap harus dalam koordinasi Kementerian Agama," katanya.

Ace Hasan mengatakan, haji furodah harus dalam koordinasi pemerintah agar ketika terjadi apa-apa pada jamaah haji furodah ada pihak pemerintah yang bisa diminta pertanggungjawaban.

"Karena kenapa? kami ingin agar semua jamaah haji tetap dalam tanggungjawab dalam Kementerian Agama," katanya. Ace berharap, pemerintah harus memastikan travel yang digunakan jamaah haji furodah telah memiliki legalitas sebagai PIHK.

Untuk diketahui, Haji Furoda adalah haji yang visa Hajinya diperolah melalui undangan dari Pemerintah Kerajaan Saudi Arabia diluar kuota visa Haji yang sudah dijatahkan kepada kemenag RI. (nov/ihram)

 

Baca juga:

Ini Pilihan Paket Ibadah Umroh Khusus 2019 Bersama Maktour


Back to Top