Polemik Fatwa Golput Haram, Begini Penjelasan dari MUI

gomuslim.co.id – Baru-baru ini, publik dihebohkan dengan fatwa yang dikeluarkan hasil ijtima ulama, MUI yakni mengharamkan golongan putih (golput) pada pemilu 17 April mendatang. Majelis Ulama Indonesia (MUI) meluruskan persepsi tersebut.

Wakil Sekretaris Jenderal MUI Amirsyah Tambunan menegaskan kembali bahwa fatwa yang dikeluarkan MUI ini merupakan fatwa tentang kewajiban memilih. Namun, dalam poin terakhir menyatakan ketika ada pemimpin yang memenuhi syarat sesuai dengan ajaran Islam, maka seorang individu diwajibkan memilih. Jika tidak memilih hukumnya haram.

"MUI itu mengeluarkan fatwa memilih pemimpin wajib. Itu intinya. Namun, yang tidak melakukan pilihan padahal ada yang memenuhi syarat, itu bahasa publiknya kan golput, itu haram. Itu penafsirannya," kata Amirsyah dilansir dari CNNIndonesia, (28/03/2019).

 

Baca juga:

Resmi Diluncurkan, Ini Fatwa MUI Tentang Fintech dan e-Money Syariah

 

Amirsyah kemudian menerangkan kembali, persyaratan pemimpin yang tercantum dalam poin keempat adalah seorang yang beriman dan bertakwa, jujur (siddiq), terpercaya (amanah), aktif dan aspiratif (tabligh), mempunyai kemampuan (fathonah), dan memperjuangkan kepentingan umat Islam.

Lebih lanjut, Amirsyah mengatakan jika ada pemimpin yang memenuhi syarat tersebut maka memilihnya merupakan suatu kewajiban. Menurut dia, calon pemimpin sudah memiliki irisan syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan syarat yang dikeluarkan fatwa MUI.

"Seorang itu mencalonkan sebagai presiden tentu sudah memenuhi persyaratan yang ada dalam perundang-undangan.Yang empat syarat berdasarkan kriteria yang bersumber dari ajaran Islam. Sedangkan yang undang-undang itu dasarnya undang-undang, yang tidak bertentangan dengan fatwa MUI," ujar dia.

Amirsyah kembali menegaskan bahwa MUI tidak mengeluarkan fatwa golput haram, fatwa itu mewajibkan individu untuk memilih pemimpin. Kata-kata golput pun tidak ditemukan dalam fatwa itu.

"Kata golput itu tidak ditemukan dalam fatwa tapi yang ada adalah kewajiban memilih pemimpin untuk menegakkan imarah atau kepemimpinan," ujar dia.

Sementara, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI Didin Hafidudin mengungkapkan hal senada, ia mengatakan MUI memang mewajibkan umat Islam untuk memilih pada pemilu. Hal itu berdasarkan fatwa MUI 2009 tentang Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilu.

Didin mengatakan dalam fatwa itu tidak disebutkan dengan jelas bahwa golput itu haram hukumnya bagi umat Islam.

"Kan, memang tidak ada kata haram golput, tetapi wajib memilih, bukan haram golput. Jadi sebenarnya tidak ada perbedaan," ujar Didin. (nov/cnn)

 

Baca juga:

Pariwisata Syariah Makin Berkembang, Ini Fatwa MUI Tentang Pedoman Penyelenggaraannya


Back to Top