IAIN Surakarta Jadi Kampus Pertama untuk Jagong Masalah Umrah dan Haji 2019

gomuslim.co.id Kegiatan Jagong Masalah Umrah dan Haji (Jamarah) perdana 2019 berlangsung di IAIN Surakarta.  Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Nizar, menjadi narasumber utama bersama dengan Rektor IAIN Surakarta, Mudhofir.

Dipandu host Imam Mujahid yang merupakan Dekan Fakultas Ushuludin dan Dakwah, Nizar membocorkan prinsip hidupnya agar menjadi motivasi peserta yang seluruhnya merupakan mahasiwa program studi Manajemen Haji dan Umrah (MHU).

"Prinsip hidup saya mengacu pada ajaran Rasulullah. Khairunnas anfauhum linnas. Yang dalam istilah Jawa, migunani tumraping liyan," ujar Nizar mengawali materinya diikuti 500 mahasiswa di Auditorium IAIN Surakarta, Rabu (27/3/2019).

"Jadi apa yang dilakukan harus ada progres dan perbaikan dengan landasan aspek manfaat bagi orang lain, sehingga dalam mengambil kebijakan harus mengutamakan sisi kemaslahatan umat," lanjut Nizar.

Keberadaan prodi MHU menurut Nizar sangat dibutuhkan oleh pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada jemaah haji dan umrah yang lebih baik. Disebutkan oleh Nizar banyak travel perjalanan umrah dan haji khusus yang membutuhkan lulusan MHU.

"Kebanyakan travel umrah masih dikelola oleh pengusaha yang tidak memiliki background pendidikan bisnis syariah sehingga ada peluang besar bagi mahasiswa," terangnya.

 

Baca juga:

Minimalkan Biaya, BPKH Akan Beli Dua Pesawat Khusus Jemaah Haji

 

Kaitan dengan regulasi penyelenggaraan umrah, Nizar berpesan agar mahasiswa turut menjadi agen informasi kepada masyarakat.

"Mahasiwa harus menyebarluaskan kebijakan pemerintah seperti program lima pasti. Selain itu juga mahasiswa harus tahu bahwa pemerintah telah menetapkan biaya referensi penyelenggaraan ibadah umrah sebesar 20 juta rupiah," dalam tambahan penjelasannya.

Selain itu, Nizar juga berkisah tentang sejarah munculnya 10 inovasi penyelenggaraan ibadah haji. Dia meyakini bahwa inovasi yang digagasnya berdampak pada naiknya indeks kepuasan jemaah haji Indonesia.

"Sejak 2015 IKJHI terus naik hingga menjadi 85,23 di tahun 2018, sampai pada level sangat memuaskan," tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, dia menjelaskan juga regulasi yang harus menyesuaikan dengan kebijakan Arab Saudi. Seperti biometrik sebagai syarat pemvisaan dan visa berbayar bagi jemaah haji sebagaimana regulasi terbaru Arab Sausi telah disosialisasikan dan mulai dikerjakan.

"Saat ini visa berbayar dan rekam biometrik sudah berjalan di berbagai daerah karena regulasi Arab Saudi bersifat tetap tidak bisa ditunda," kata Nizar yang pernah menjabat Direktur Pendidikan Tinggi Islam.

Biometrik dijelaskan oleh Nizar juga berlaku bagi jemaah umrah. Bedanya proses biometrik jemaah haji gratis sedangkan biometrik umrah bayar.

Saat ditanya kuota haji Indonesia yang dirasa tidak sebanding dengan daftar tunggu, Nizar memberikan penjelasan teknis pembagian kuota. Menurutnya kuota haji telah ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi sesuai jumlah penduduk muslim.

"Mestinya jemaah haji Indonesia sebanyak 211.000 tapi sejak kunjungan Raja Salman di Indonesia kuota Indonesia ditambah 10.000 sehingga menjadi 221.000 orang," kata Nizar menjelaskan.

Tambahan kuota Indonesia saat ini disebutkan Nizar tidak mungkin karena kapasitas tenda Mina sangat terbatas. Saat ini space jemaah di Mina diterangkan Nizar hanya 0,9 meter persegi per jemaah haji.

Dalam Jamarah di IAIN Surakarta kali ini, Nizar juga menguraikan kebijakan pelimpahan nomor porsi saat ditanya oleh salah satu mahasiswa. Dijelaskan pula bahwa pengembangan penerima pelimpahan nomor porsi akan dilakukan melalui kajian mendalam. (kemenag/dbs)

 

Baca juga:

DPR Resmi Sahkan UU, Ini 12 Ketentuan Terbaru Penyelenggaraan Haji dan Umrah 


Back to Top