UU Baru PIHU Kontrol Akomodasi Haji Furadah

gomuslim.co.id - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah akhirnya meresmikan Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh (PIHU) pada, Kamis (28/03/2019).

Salah satu isi UU tersebut membahas mengenai jemaah haji furadah. Dalam UU tersebut, pemerintah menegaskan jika keberadaan haji furadah menjadi tanggung jawab Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK).

Wakil ketua Himpunan Penyelenggara Umroh dan Haji (Himpuh), Muharom Ahmad, menyambut baik peraturan tersebut. Dengan adanya UU baru ini, ia menyebut keberadaan jemaah haji furadah lebih terkontrol dan tercatat.

"Kami memandang banyak hal positif dalam UU PIHU ini, khususnya dalam kepastian usaha bagi PIHK, baik penetapan kuota haji khusus, status visa furadah yang diwajibkan berangkat bersama PIHK," tutur Muharom, Minggu (31/03/2019).

Dengan diwajibkannya jEmaah furadah berangkat bersama PIHK, maka pengawasan terhadap jemaah dengan visa haji undangan ini akan lebih terkontrol dan terevaluasi.

“Ini bisa menekan keinginan masyarakat yang ingin berangkat haji dengan visa non haji. Bisa dipastikan jemaah yang resmi akan berangkat memakai visa haji kuota atau visa haji furodah,” tutur dia.

Sementara, lanjut Muharom, di luar itu akan dianggap ilegal, baik menurut aturan pemerintah Indonesia maupun aturan Arab Saudi.

Ia pun menyebut visa haji furadah adalah solusi bagi mereka yang benar-benar mampu untuk berangkat menunaikan ibadah haji pada saat itu juga. Mampu di sini dalam artian secara financial maupun kesehatan dan kesempatan.

 

Baca juga:

72 Persen Jemaah Haji Khusus Telah Lunasi BPIH 2019

 

"Pada akhirnya ini bisa mengurangi panjangnya antrian haji dan tidak mengganggu jatah kuota haji Indonesia," kata dia.

Sebelumnya, perihal haji furadah hanya diatur oleh PP No 79 tahun 2015. Dimana WNI yang mendapat undangan dari Kerajaan Saudi dikecualikan dari mekanisme pendaftaran haji, namun tidak jelas siapa yang menjadi penanggungjawabnya.

"Pada UU sekarang diwajibkan melalui PIHK dan diwajibkan dilaporkan kepada Menag RI," ujarnya.

Sementar, mengenai kesiapan PIHK dalam mengakomodir keberadaan haji furadah, Ahmad meyakinkan pihaknya siap. Dengan arahan dan koordinasi asosiasi dan HIMPUH, PIHK siap bertanggungjawab atas keberadaan haji furadah selama menjalankan ibadah haji.

Menteri Agama, Lukman Hakim Saifudin, menyebut keberadaan Pasal 16 sampai 17 UU PIBU dapat melindungi jemaah dari potensi kecurangan yang mungkin dilakukan pihak Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK). Ditegaskan dalam UU tersebut jika PIHK adalah pihak yang memberangkatkan jemaah haji furodah. Maka jemaah haji furodah yang menggunakan visa di luar kota harus berangkat melalui PIHK.

“Kami memastikan segala sesuatu terkait haji furadah dikerjakan melalui PIHK, bukan Kementerian Agama (Kemenag). Kementerian hanya akan mengawasi, siapa dan berapa jemaah haji Indonesia yang mengunakan haji furadah melalui PIHK,” pungkasnya.  (nat/rep/dbs/foto:okezone)

 


Back to Top