Ini Tujuh Rekomendasi untuk BPJPH Hasil dari Seminar Halal Center UNAIR

gomuslim.co.id – Halal Center Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Jawa Timur, memberikan rekomendasi untuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Rekomendasi tersebut merupakan hasil seminar halal kedua yang diselenggarakan Halal Center Unair.

Menurut Direktur Indonesia Halal Watch Ikhsan Abdullah, Seminar Halal Unair diselenggarakan sebagai bentuk perhatian yang serius dari kampus tersebut terhadap implementasi UU Nomor 3 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Selain itu, harapannya agar Indonesia segera menjadi pemain utama dalam industri halal dan keuangan syariah global.

"Hal ini mesti dilakukan sebagai bentuk kesiapan BPJPH melaksanakan mandatory atau wajib sertifikasi halal," kata Ikhsan

Ikhsan mengatakan selama ini BPJPH hanya membentuk pusat halal (halal center) di berbagai perguruan tinggi negeri. Padahal, segenap lembaga itu cenderung berfungsi sebagai pusat kajian atau riset, alih-alih suatu LPH.

"Karena itu akan bersinggungan dengan kewenangan Kementrian Riset dan Pendidikan Tinggi," ujar Ikhsan.

 

Baca juga:

UNAIR Jadi Tuan Rumah Kongres Perhimpunan Auditor Halal Indonesia

 

Poin pertama dari rekomendasi itu ialah supaya BPJPH fokus dalam membentuk kantor perwakilan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia. Dalam seminar itu, dia menjadi salah seorang pemateri.

Rekomendasi kedua, BPJPH mesti membentuk lembaga pemeriksa halal (LPH) di seluruh provinsi dan kabupaten/kota. Tiap LPH mesti dilengkapi dengan minimal tiga orang auditor halal.

Poin ketiga, BPJPH hendaknya membentuk auditor halal. Paling sedikit, badan tersebut perlu 25 ribu orang auditor untuk melakukan sertifikasi produk usaha kecil menengah (UKM), yang jumlahnya mencapai 4.6 juta unit--di luar yang saat ini telah bersertifikasi halal.

Poin keempat, BPJPH agar segera melakukan kerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk melakukan sertifikasi auditor halal. Dengan begitu, hasil dari pendidikan dan pelatihan yang dilakukan BPJPH menjadi auditor halal, bukan sekadar calon auditor.

Rekomendasi keenam agar BPJPH mempergunakan Sistem Jaminan Halal (SJH) yang selama ini telah dipergunakan oleh LPPOM MUI, yakni AHAS 23000 dan semua Peraturan Dan Ketentuan SJH yang selama ini berlaku dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang.

Rekomendasi ketujuh dalam seminar itu juga merekomendasikan agar BPJPH mengadopsi auditor halal serta sistem yang sudah ada dan berlaku secara mutatis mutandis. Sehingga tidak menimbulkan beban dan persoalan baru bagi dunia usaha dan Industri, sejalan dengan semangat Pasal 59 dan Pasal 60 UUJPH.

Selain para pemateri yang memberikan rekomendasi, peserta seminar juga merekomendasikan agar BPJPH focus menyiapkan 10 Draft PP Jaminan Halal dan Draft Peraturan Menteri Agama  sesuai Amanat UUJPH.

"Meminta kepada Kementerian Keuangan untuk besaran Tarif Sertifikasi Halal dan menetapkan schema pembiayaan sertifikasi halal bagi pelaku usaha dan UKM," tutup Ikhsan (nov/dbs/khazanah)

 

Baca juga:

Duta Besar RI untuk Rusia: Produk Halal dan Busana Muslim Potensial Masuk Pasar Dagestan Rusia


Back to Top