Kepala BPJPH: Sertifikasi Halal Masih Bersifat Sukarela, Tapi Mulai Oktober Semua Produk Wajib

gomuslim.co.id – Implementasi UU No 34 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH)  segera dilakukan dalam beberapa bulan ke depan. Terhitung mulai tanggal 17 Oktober 2019, semua produk termasuk Unit Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) wajib bersertifikat halal.

Demikian disampaikan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama Prof Sukoso di Universitas Mathlaul Anwar, Serang, Rabu (10/4/2019). Pihaknya terus mempersiapkan diri menjalankan amanah undang-undang tersebut agar dilaksanakan.

Menurutnya, selama ini sertifikasi produk masih bersifat suka rela dan produk yang memiliki sertifikat produk halal masih sedikit paling sekitar 2 persen. Tetapi kalau dengan menggunakan Undang-undang jaminan produk halal per 17 Oktober 2019 seluruh produk harus bersertifikat halal yang memenuhi ketentuan sertifikasi halal.

Sukoso menambahkan, sebagai upaya melakukan sosialisasi sertifikasi produk halal, BPJPH terus menggandeng sejumlah pihak termasuk lembaga-lembaga perguruan tinggi dengan halal centernya mengingat lembaga tersebut bisa langsung bersentuhan dengan UMKM. "Paling penting itu adalah UMKM-nya harus sadar halal, tentu masyarakatnya juga harus sadar halal," ujarnya.

Ia menyebut, peran pemerintah daerah sangat penting dalam melakukan sosialisasi dan pelaksanaan sertifikasi produk halal tersebut. Tujuannya untuk membagi peran agar tidak semuanya di cover oleh BPJPH mengingat kemampuan personel yang terbatas.

"Karena kemampuan kita juga terbatas bisa menggandeng perguruan tinggi misalnya dengan Mathlaul Anwar ini melalu halal center bisa memfasilitasi untuk bagaimana UMKM itu mendapat sertifikat produk jaminan halal," kata Sukoso.

Menurutnya, dengan berlakukan UU jaminan produk halal setelah lima tahun diterbitkan, maka mewajibkan semua produk memiliki label halal. "Dengan UU ini LP POM MUI bukan merupakan suatu otoritas yang bisa mengeluarkan sertifikat halal, sertifikat halal dikeluarkan oleh BPJPH lewat fatwa halal MUI," katanya.

 

Baca juga:

Ini Tujuh Rekomendasi untuk BPJPH Hasil dari Seminar Halal Center UNAIR

 

Ia mengatakan, persoalan secara umum kenapa sekarang itu sertifikasi produk halal masih sedikit dibandingkan jumlah produk yang ada, karana statusny masih sukarela. Namun dengan adanya No 34 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal maka menjadi wajib.

"Dengan sukarela kan orang bisa suka-suka dia mau melakukan apa enggak. Jika tidak melakukan nanti sanksinya ada, ya kepada produknya juga kepada pelaku usahanya," kata dia.

Sebab, kata dia, Undang-undang itu pesan dari badan legislatif, jadi ada atau tidak ada Peraturan Pemerintah (PP) tetap akan dijalankan karena PP hanya merupakan satu bagian untuk mengimplementasikan undang-undang tersebut.

"Ya kita berharap dan berdoalah supaya segera keluar PP-nya. Kita berharap segera keluar PP-nya, jangan pesimis," tutupnya. (njs/antara)

 

Baca juga:

Wakil Direktur LPPOM MUI: Makanan Halal Beri Kebaikan bagi Sesama


Back to Top