Gandeng KNKS, BPJS Ketenagakerjaan Rencana Terbitkan BPJS Syariah

gomuslim.co.id - Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) dan BPJS Ketenagakerjaan (BPJSTK) akan berkolaborasi mengkaji peluncuran BPJSTK dengan skema syariah. Kerja sama ini dibungkus dalam penandatanganan MoU saat peluncuran Masterplan Ekonomi Syariah (MEKSI) 2019-2024, Selasa (14/05/2019).

Direktur Utama BPJSTK, Agus Susanto menyampaikan sistem syariah yang berkembang di Indonesia selama ini lebih fokus pada sistem pengelolaan dana perbankan. Namun kini BPJSTK juga berkomitmen pada pengembangan syariah dengan nota kesepahaman bertajuk Pengembangan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Berbasis Syariah.

Dalam kerjasama kali ini, poin penting yang diangkat adalah terlaksananya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia sesuai dengan prinsip syariah. Agus berharap kerjasama ini memiliki dampak positif bagi pelaksanaan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia ke depannya.

Menurutnya, prinsip ekonomi syariah yang telah diterapkan selama lebih dari tiga dekade di Indonesia merupakan salah satu kunci penting untuk menyukseskan perlindungan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Ia yakin penerapan pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan syariah nantinya akan mampu mendongkrak kesadaran masyarakat.

 

Baca juga:

AASI Hingga OJK Dukung Program Jaminan Sosial Berbasis Syariah

 

"Khususnya umat Islam di Indonesia, untuk berpartisipasi dan mendukung program jaminan sosial di Indonesia," kata Agus.

Kolaborasi BPJSTK dengan KNKS selain dalam melakukan riset, yakni kajian atau review regulasi dan berbagi pengetahuan mengenai jaminan sosial ketenagakerjaan. Selain itu juga akan dilakukan koordinasi bersama pemangku kepentingan dan sosialisasi program jaminan sosial ketenagakerjaan untuk mendukung terselenggaranya jaminan sosial ketenagakerjaan syariah.

"Semoga kami dapat merealisasikan kerjasama ini dalam bentuk nyata agar perlindungan menyeluruh bagi seluruh pekerja dapat dicapai segera," harap Agus.

Sebelumnya, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dalam langkahnya membuat program jaminan sosial berbasis syariah didukung oleh banyak pihak, termasuk Asosiasi Asuransi Syariah (AASI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Langkah ini disebut dapat turut mendongkrak pasar asuransi syariah di Indonesia.

Ketua AASI Ahmad Sya’roni mengatakan, Indonesia membutuhkan asuransi berbasis syariah mengingat sebagian besar penduduk mayoritas Muslim.

“Asuransi berbasis syariah perlu ada di Indonesia karena penduduk kita mayoritas Muslim. Jadi, perlu dilayani oleh produk halal,” pungkasnya. (fau/knks/dbs/foto: bpjs)

 

Baca juga:

Apresiasi Takmir Masjid, Pemkab Purwakarta Berikan 630 Asuransi BPJS Ketenagakerjaan


Back to Top