Ketua Komisi VIII DPR Minta Sistem Zonasi Haji Ditinjau Ulang

gomuslim.co.id – Ketua Komisi VIII DPR RI, Ali Taher melakukan Kunjungan Kerja Spesifik di Kantor Kemenag Kabupaten Tangerang, Senin (20/05/2019). Pertemuan dihadiri jajaran Pemda Kabupaten Tangerang, Kankemenag Kabupaten Tangerang, serta Pimpinan KBIH se-Kabupaten Tangerang.

Dalam kunjungan tersebut, Ali Taher meminta DPR meminta pemerintah meninjau kembali Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah nomor 131 tahun 2019 tentang Pedoman Pengisian Kelompok Terbang Berbasis Zonasi/Wilayah bagi Jemaah Haji Reguler.  Menurutnya, sistem zonasi ini akan mengalami kendala-kendala teknis. Terutama memecahkan jemaah dari kelompok pembimbing jemaah haji.

Pada kesempatan ini, Ali Taher menuturkan bahwa ia telah memperoleh beberapa informasi terkait kendala yang mungkin dihadapi jika penyusunan kloter didasarkan pada zonasi atau wilayah. “Pertama adalah jemaahnya menjadi terpecah, kedua kesulitan komunikasi, ketiga kerumitan melakukan koordinasi yang itu menimbulkan kesulitan tersendiri buat jemaah,” ujarnya.

Ia akan melakukan koordinasi dengan pemerintah agar peraturan tersebut dapat ditinjau kembali penerapannya. “Peraturan ini tujuannua memudahkan koordinasi, tapi buat KBIH hal itu menyulitkan karena jemaahnya kemana-mana. Belum lagi koordinasi di Haram dengan jutaan jemaah, mengumpulkan di satu titik bukan perkara mudah,” katanya.

Hal ini menurut Ali dapat menimbulkan tingginya biaya untuk melakukan koordinasi. “Karena itu kita akan evaluasi. Kita akan lakukan revisi atas peraturan itu, agar tidak diberlakukan tahun ini. DPR akan lakukan pertemuan lagi dengan Kementerian Agama,” tuturnya.

 

Baca juga:

Ini Skema Pembiayaan Haji Kuota Tambahan Tanpa APBN

 

Sementara, sebelumnya Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nizar Ali menyampaikan Kemenag tahun ini menerapkan kebijakan penyusunan kloter murni berbasis wilayah untuk lebih memberdayakan Kantor Urusan Agama (KUA) dalam pelaksanaan bimbingan manasik.

“Dengan basis wilayah, maka lokasi pembinaan manasik jemaah lebih dekat dengan KUA tempat tinggalnya, atau tidak lintas Kabupaten/Kota,” tegas Nizar pekan lalu.

Selain itu, Nizar juga memastikan saat di tanah suci, KBIH tetap dapat melayani seluruh jemaahnya. Bahkan KBIH akan lebih mudah melayani jemaahnya. Sebab, penempatan jemaahnya dipastikan berada dalam satu zona di Makkah.

“Sementara di Madinah berada di wilayah Markaziyah yang radiusnya dekat dengan Masjid Nabawi. Penyusunan kloter berbasis wilayah juga akan memberikan kemudahan KBIH dalam berkoordinasi. Juga mengatasi kendala bahasa, dan menu kedaerahan,” tutupnya. (jms/kemenag/foto:banjarmasinpost)

 

Baca juga:

Edukasi Calon Jemaah, Ditjen PHU Kembali Produksi Film Manasik Haji dan Umrah

 


Back to Top