Kepala BPJPH Jelaskan Varian Tarif Layanan Sertifikasi dan Keterangan Produk Non Halal

gomuslim.co.id – Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Sukoso memberikan penjelasan terkait tarif layanan jaminan produk halal (JPH) yang akan diberlakukan. Menurutnya, tarif layanan nantinya akan bervariasi dan beragam sesuai dengan tingkat kompleksitas proses produksi halal.

“Contohnya begini, obat itu tidak sama dengan bikin kue. Obat itu kan lebih rumit. Ada strukturnya mulai dari standard WHO sampai obat tradisional, seperti jamu. Tentu pemberian tarifnya akan berbeda, ditinjau dari kompleksitas masing-masing produk tersebut. Termasuk juga makanan atau minuman, itu tergantung kompleksitas di dalam proses pembuatannya,” ujarnya kepada gomuslim saat ditemui di STEI Tazkia, Senin, (17/6/2019).

Ia menambahkan, jika diurai lebih lanjut, varian tarif akan banyak. “Tarif itu kan bicara misalnya tentang makanan kemasan, non kemasan, kalau diurai akan detail sekali. Obat misalnya yang generik atau standard. Begitu pun makanan dan minuman,” katanya.

Saat ditanya mengenai label non halal, Sukoso menyebut bahwa Undang-undang mengatur Jaminan Produk Halal, bukan jaminan tidak halal. Hanya hal tersebut diatur dalam pemberian keterangan tidak halal yang ditulis dengan warna yang berbeda.

“Keterangan tidak halal itu wajib. Dalam pasal 26 dikatakan produk yang tidak halal dikecualikan dari proses sertifikasi halal. Tetapi ayat duanya bilang, produsesn wajib memberikan keterangan tidak halal. Bentuknya kalau dari kami, dalam komposisi ditulis dengan warna yang berbeda,” jelasnya.

 

Baca juga:

Luncurkan Pusat Studi Halal, STEI Tazkia Teken MoU dengan BPJPH

 

Di sisi lain, saat ini BPJPH sedang menyiapkan sistem layanan sertifikasi halal secara online. Selain itu, BPJPH juga berupaya mengintegrasikan kementerian-kementerian terkait dengan produk-produk termasuk sistem pembayaran yang harus mengadopsi dengan sistem perbankan.

“Sistem itu kita berharap paperless system. Semua online. Memang agak rumit, karena menyangkut jenis-jenis produk. Dan produknya aja kan meng-cover banyak hal mulai dari makanan, minuman, kosmetik, obat, barang gunaan, produk yang terkait biologi, produk kimia, juga terkait masalah besar kecilnya unit usaha, apakah produknya orientasi pada ekspor, atau lokal dan sebagainya,” imbuhnya.

Sukoso menegaskan bahwa hadirnya UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal merupakan hasil dari kesepahaman politik Indonesia yang dihasilkan oleh DPR, diterima oleh Presiden, kemudian diiyakan dan wajib diimplementasikan.

“Ini yang harus kita pahami. Kalau bicara fatwa, kan hanya diberikan kepada umatnya, bukan mengikat kepada warga Negara. Tapi ketika sudah diundang-undangkan, dia menjadi hukum positif yang mengikat kepada siapa pun,” tutupnya. (jms)

 

 

Baca juga:

BPJPH: Tarif Layanan Jaminan Produk Halal Akan Bervariasi


Back to Top