Peluang Pariwisata Halal Jadi Fokus Pemkab Siak

gomuslim.co.id - Untuk mendapatkan pengakuan demi kemajuan wisata religi yang diusung sebelumnya. Sekdakab Siak HTS Hamzah melakukan percepatan perwujudan pariwisata halal.

Menurut HTS Hamzah, wisata halal merupakan konsep yang terbilang baru dalam kajian pariwisata dewasa ini. Ia menganggap wisata halal sebagai alternatif bagi wisatawan yang tidak sekadar ingin mendapatkan kebutuhan wisata, tetapi juga kebutuhan spritual.

"Sebagai daerah yang didiami masyarakat melayu yang identik dengan Islam, menjadi modal bagi Pemkab Siak dalam mengemas Negeri Istana sebagai tujuan wisata baru yang mengusung konsep pariwisata halal yang maju di Pulau Sumatra," tutur Hamzah.

Keseriusan Pemkab Siak dalam menggesa wisata halal sudah dimulai. Beberapa kali ia memimpin rapat untuk membicarakan progres konsep wisata halal tersebut.

"Dalam konteks perkembangan pariwisata halal, yang tidak bisa dilepaskan dari konsep awalnya sebagai wisata religi yang berkembang menjadi pariwisata syariah, yang kemudian berkembang menjadi wisata halal," kata dia.

 

Baca juga:

Muslim Travelers, Mau Liburan di Bulan Juni? Ini Jadwal Festival di Indonesia

 

Pelaksanaan pariwisata halal tidak saja terfokus pada kemasan produk makanan. Akan tetapi juga sarana umum hotel dan rumah makan, kedai kopi dan café serta tempat pemotongan hewan harus menerapkan konsep halal.

Adanya penerapan wisata halal di kabupaten Siak didasari Peraturan Bupati Siak 02 tahun 2017 kemudian Keputusan Bupati Nomor 56 Tentang Kelompok Kerja (Pokja) Pariwisata Halal.

Atas dasar itu kata dia dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman lintas OPD antara Dinas Pariwisata, Dinas Perindustrian, UMKM, Pendidikan, Kemenag, LAM, dan MUI tentang pelaksanaan pariwisata halal.

"Tujuannnya agar pelaksanaanya berjalan dengan baik," kata dia.

Dijelaskannya, pelaksanaan wisata halal ini sudah dimulai sejak tahun 2017 lalu, bekerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Siak. MUI Siak juga mengeluarkan sertifikat halal kepada 60 UMKM yang ada di kabupaten Siak. Untuk mendapatkan lebel halal ini membutuhkan biaya perkelompok usaha sebesar Rp 2 juta, dibantunya pelaku usah kecil ini dengan harapan produk yang dihasilkan dan dijual tercantum lebel halal.

"Melalui dinas koperasi dan UMKM kita telah membantu Rumah industri untuk mendapatkan sertifikta produk halal dari MUI provinsi," ungkapnya.

Rinciannya, pada 2017 dibantu 18 UMKM, 2018 22 UMKM dan 2019 sebanyak 20 UMKM. Total keseluruhannya sejak tahun 2017-2019 berjumlah 60 UMKM yang sudah mengantongi sertifikat halal.

Di samping itu, kepala Dinas Kesehatan kabupaten Siak Raja Tonny Chandra mengatakan, terdapat kendala bagi UMKM dalam mendapatkan lebel halal yang dikeluarkan MUI provinsi dengan biaya yang lumayan besar.

Hal itu sangat dirasakan para pelaku usaha kecil. Namun setelah ada surat edaran dari Balai POM yang menyatakan pemberian lebel halal kewenangannya dilimpahkan ke MUI Kabupaten/kota.

"Jika label halal ini dilimpahkan ke MUI kabupaten kota ini sangat membantu para pelaku UMKM yang akan mendapatkan lebel halal. Prosedurnya yang bersangkutan mengajukan permohonan ke LP POM MUI Provinsi, setelah melewati tahapan dan tinjau lapangan, baru dikeluarakan lebel halalnya," terang Tonny.

Tonny mengusulkan, pertama yang dilakukan dalam pemberian lebel halal bagi rumah makan yang ada di kabupaten Siak, dengan mendata dan menyurati ke masing-masing pemilik rumah makan.

Untuk dilakukan sosialisasi dan bagaimana mereka nantinya mengetahui alur untuk mendapatkan lebel halal kegiatan usahanya. (nat/tribun/dbs/foto:wisatalengkap)

 

 

Baca juga:

Pasuruan Hadirkan Wisata Halal Pertama ‘Pintu Langit’

 

 


Back to Top