Kepala OJK Regional 4 Jawa Timur Minta BPRS Syariah Tingkatkan Kolaborasi

gomuslim.co.id – Perbankan syariah termasuk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) perlu melakukan kolaborasi untuk menghadapi era revolusi industri 4.0. Hal ini karena paradigma masyarakat dunia telah berubah dan banyak peluang bagi sektor perbankan di era ini.

Demikian disampaikan Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 4 Jawa Timur Heru Cahyono di Kota Batu, Jawa Timur, Senin (24/6/2019). Menurutnya, revolusi industri 4.0 banyak menawarkan peluang bagi perbankan yang harus ditangkap oleh BPRS.

“Peluang yang harus ditangkap oleh BPRS tersebut antara lain adalah, pengembangan strategi bisnis tidak lagi berfokus pada produk-produk yang dipasarkan saja, akan tetapi harus bergeser pada ide kolaborasi dalam pengembangan platform atau rencana kerja bersama,” ujarnya.

Ia menambahkan, pengembangan platform tersebut bisa dilakukan dengan sesama BPRS dalam satu industri, maupun berkolaborasi dengan bank umum syariah, atau lembaga jasa keuangan syariah lain seperti asuransi syariah, fintech syariah, dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) syariah.

"Pengembangan strategi yang dilakukan oleh BPRS, bukan hanya fokus pada 'product based', namun bergeser pada ide-ide untuk melakukan kolaborasi mengembangkan platform bersama,” ungkapnya.

Pada era revolusi industri 4.0 saat ini dan sebagai bagian dari sistem keuangan di Indonesia, industri perbankan syariah termasuk BPRS, tidak lepas dari berbagai tantangan yang ada. Saat ini, tantangan yang dihadapi kian ketat dengan persaingan tinggi.

Tantangan dan tingkat kompetisi yang ketat tersebut hasil dari berkembanganya perusahaan fintech, Lembaga Keuangan Mikro, serta Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai), termasuk adanya Program KUR dengan bunga 7 persen.

 

Baca juga:

Ketua Dewan Komisioner OJK: Bank Wakaf Mikro Punya Potensi Besar untuk Berkembang

 

Dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut, BPRS harus adaptif dan kreatif dalam menyusun berbagai strategi bisnis, baik dalam menghimpun maupun menyalurkan dana masyarakat.

Selain itu, ia juga mengingatkan BPRS yang ada di Jawa Timur, untuk meningkatkan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan pembiayaan. Menurutnya, peningkatan prinsip kehati-hatian tersebut dikarenakan adanya peningkatan risiko kredit perbankan syariah.

"Perbankan syariah di Jawa Timur, harus lebih berupaya meningkatkan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan pembiayaan," ujarnya.

Heru menjelaskan, risiko perbankan syariah di Jawa Timur cenderung mengalami peningkatan, dengan Non Performing Financing (NPF) atau rasio pembiayan bermasalah tercatat sebesar 5,16 persen pada Mei 2019.

Sementara rasio pembiayaan bermasalah untuk perbankan syariah khususnya di Jawa Timur pada April 2019, tercatat sebesar 7,3 persen. Meski demikian, kinerja perbankan syariah di Jawa Timur mengalami peningkatan.

Pada triwulan I-2019, peningkatan volume usaha perbankan syariah tercatat naik sebesar 7,38 persen (YoY), yang ditopang oleh pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 14,5 persen, dan kredit atau pembiayaan sebesar 7,94 persen.

Sementara khusus untuk BPR Syariah di Jawa Timur, pada periode yang sama tercatat, pertumbuhan volume usaha sebesar 8,26 persen, dengan Dana Pihak Ketiga DPK) 8,26 persen, dan pembiayaan tumbuh sebesar 21,97 persen. (jms/antara)

 

 

Baca juga:

Rapat Bersama Ketua OJK RI, Presidium Nasional FoSSEI Rekomendasikan BUMDES Syariah

 

 


Back to Top