Parlemen Indonesia Minta Pemerintah Myanmar Segera Selesaikan Masalah Rohingya

gomuslim.co.id – Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Nurhayati Ali Assegaf Temui Kedutaan Besar Myanmar untuk Indonesia terkait masalah etnis Muslim Rohingya. Dalam pertemuan tersebut, Parlemen Indonesia meminta pemerintah Myanmar untuk menyelesaikan masalah etnis Rohingya.

Sementara Pemerintah Myanmar berjanji segera menyelesaikan masalah etnis Rohingya dan memberi akses kepada parlemen dunia untuk melihat dari dekat kondisi masyarakat Rohingya yang tinggal di Rahing State, Myanmar. Nurhayati Ali Assegaf mengungkapkan, untuk memperjuangkan isu Rohingya di komunitas Parlemen ASEAN sendiri sangat sulit.

 

Baca juga:

Peringati Hari Pengungsi Dunia, Majelis Perundingan Islam Malaysia Fokus Perhatikan Rakyat Rohingya

 

DPR RI pernah membawa isu ini ke ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA), tapi gagal karena untuk menggolkan satu isu harus mendapat persetujuan bersama dalam mekanisme konsensus. Berbeda ketika isu Rohingya dibawa ke Inter-Parliamentary Union (IPU) di Rusia, maka isu ini segera mendapat persetujuan untuk dibahas dan diselesaikan. Apalagi dalam pengambilan keputusannya, IPU memberlakukan mekanisme voting.

“Di ASEAN masih sulit memperjuangkan isu Rohingya, karena di statuta ASEAN harus konsensus. Kalau di IPU sudah menggunakan mekanisme voting. Kami dari DPR RI pernah membawa isu Rohingya di pertemuan parlemen ASEAN dan itu gagal,” jelas Nurhayati usai menerima kunjungan Duta Besar Iran untuk Indonesia, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (24/6/2019).

Nurhayati adalah President International Humanitarian Law (IHL), yang bisa mengundang Parlemen Myanmar untuk menjelaskan apa yang terjadi terhadap masyarakat Rohingya di hadapan sidang IPU. Kemudian pada sidang IPU di Qatar, kembali mengundang Parlemen Myanmar untuk menjelaskan progres terakhir.

“Mereka menyepakati akan memberi akses pada Parlemen IPU untuk melihat sendiri situasi yang terjadi di Rahing state. Ini peristiwa kemanusiaan yang harus segera diselesaikan,” tutur politisi Partai Demokrat ini. (hmz/dpr.go.id)

 

Baca juga:

Kelompok HAM Amnesty Internasional: India Abaikan Hukum Usai Deportasi Lima Warga Rohingya


Back to Top