BI dan KNKS Kembangkan Keuangan Syariah

gomuslim.co.id - Dalam rangka mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di tanah air, Bank Indonesia (BI) dan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) akan menggelar banyak event-event yang sifatnya nasional maupun lokal.

Selain itu, semua sektor yang ada dan berkepentingan dengan ekonomi dan keuangan syariah akan digandeng untuk bekerja bersama-sama mewujudkan masterplan ekonomi syariah Indonesia.

Direktur Hukum, Promosi dan Hubungan Eksternal KNKS Taufik Hidayat mengatakan KNKS sekarang sedang meminta kepada semua stakeholder, ada sekitar 180-an stakeholder untuk menggali inisiatif-inisiatif apa yang bisa mereka lakukan untuk memajukan ekonomi dan keuangan syariah di tanah air.

“Apabila bila semua ide sudah keluar diungkapkan oleh masing-masing stakeholder, selanjutkanya akan dilakukan harmonisasi dan di-martching-kan dengan masterplan ekonomi syariah Indonesia,” tutur Taufik.

 

Baca juga:

Mandiri Syariah Jalin Sinergi dengan BPJPH dan Tokopedia

 

Selanjutnya, KNKS akan mengembalikan semua hal tersebut kepada kementerian dan lembaga negara sesuai kapasitasnya. Tujuannya agar mereka semua juga merasa memiliki ekonomi dan keuangan syariah dan bisa melakukan kerja bersama memajukan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.

“Sehingga nantinya harmonisasi yang sudah terjaga, hasilnya menjadi lebih kuat. KNKS mengharapkan impact-nya lebih besar lagi dari kerja bersama seluruh stakeholder ini,” kata Taufik.

Support dari perbankan syariah, lanjut Taufik, terhadap produk-produk halal Indonesia akan saling dikoneksikan. Sejauh ini KNKS sudah melakukan koneksi antara produsen produk halal dengan perbankan syariah, namun ke depan akan lebih dioptimalkan lagi.

“Misalnya dalam mengembangkan sektor riil di satu sisi dan sektor keuangan di sisi lainnya. Lebih detil lagi, sektor keuangan juga harus dibedakan di satu sisi suplai dan di sisi lain ada demand,” ujarnya.

Sementara, di sisi suplai keuangan, perbankan dan pasar modal. Itu bagian suplai untuk instrumennya.

Soal demand siapa yang akan membutuhkan bantuan keuangan syariah? Instrumen-instrumen itu juga harus disiapkan secara paralel. Misalnya ada dana dana besar, investor institusi seperti BPJS Ketenagakerjaan, Taspen, Asabri dan institusi lainnya perlu dilibatkan dalam kerja KNKS secara bersama sama.

“Sehingga nanti begitu pemerintah bergerak maka misanya Surat Berharga Syariah Negara (SUKUK) juga bisa dikeluarkan oleh pemerintah daerah dan itu bisa dimanfaatkan,” ujar Taufik. 

Guna mendorong percepatan ekonomi di satu daerah maka daerah tersebut bisa juga mengeluarkan SUKUK, sehingga bisa diadaptasi oleh lembaga-lembaga keuangan maupun individu. Namun khusus individu biasanya nilai nominal kapitasinya harus lebih kecil misalnya SUKUK ORI. 

“Hal semacam itu bisa dikembangkan. Harapan saya berbagai kegiatan event seperti pameran bisa me-remainder kepada kita semua bahwa perilaku, sikap hidup halal way menjadi satu keniscaya,” kata Taufik.

Dengan berjalannya konsep syariah, di satu sisi umat Muslim bisa menjalankan ibadahnya secara kafah. Namun di sisi lain bagi non Muslim juga bisa memanfaatkan produk halal karena dikenal higienis maupun produk-produk keuangan syariah karena mempunyai benefit lebih.

“Jadi dinilai dari sisi kemanfaatkannya. Supaya sifat rahmatan lil alamin dari agama Islam itu bisa dirasakan bersama seluruh rakyat Indonesia baik Muslim maupun non Muslim,” ujar Taufik. (nat/sindo/dbs/foto:inapex)

 

 

Baca juga:

Kepala BPJPH: Ini Alasan Biaya Sertifikasi Halal UMKM Tidak Gratis


Back to Top