'Qanun Poligami' Aceh Tuai Pro Kontra, Menag Masih Evaluasi

gomuslim.co.id - Maraknya nikah siri yang terjadi di Aceh membuat Rancangan Qanun (Raqan) Hukum Keluarga yang mengatur tentang poligami menuai kontroversi. Menanggapi hal tersebut, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin akan mendalami isi Raqan tersebut.

"Kami akan dalami dulu isinya karena dokumennya kita belum tahu isi rancangan qanun seperti apa kita masih belum tahu. Kita sedang akan dalami terlebih dahulu apa kontennya, apa substansi pengaturan regulasi itu," tutur Menag Lukman, Selasa, (08/07/2019).

Pemerintah provinsi dan DPR Aceh sedang membahas qanun tentang hukum keluarga yang salah satu isinya mengatur soal praktik poligami. Qanun itu telah masuk Program Legislasi (Proleg) pada akhir 2018. 

Pembahasan masih terus dilakukan antara lain dengan menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) pada 1 Agustus 2019. Menag dan jajarannya di Kemenag masih perlu mengklarifikasi maksud raqan tentang poligami.

 

Baca juga:

Hajjah Rangkayo Rasuna Said, Pahlawan Penggerak Pendidikan Perempuan dari Tanah Minang



"Kalau judulnya legalisasi poligami itu kita harus klarifikasi terlebih dahulu. Memangnya selama ini poligami nggak legal? Di UU 1/74 kan sebenarnya sudah ada beberapa ketentuan, tapi kita akan dalami isinya seperti apa," pungkasnya.

Di pihak lain, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyatakan setiap daerah, termasuk Aceh, dalam menyusun peraturan daerah (Perda) harus berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri. 

Menurut Tjahjo ketika Pemerintah Daerah Aceh membahas soal bendera tetap berkonsultasi kepada pihaknya.

"Ya, apa pun setiap daerah untuk menyusun Perda, termasuk Aceh kan masih ada dua termasuk soal bendera juga, kan, tetap dikonsultasikan dengan pusat (Kemendagri)," kata Tjahjo.

Tjahjo mengaku belum tahu soal argumentasi dari Pemprov Aceh maupun Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Menurutnya, sebaiknya rencana pembuatan aturan tersebut dibicarakan dengan sejumlah pihak karena menyangkut masalah perempuan.

"Saya enggak tahu argumentasi teman-teman di Aceh apa. Tapi jangan di-declarekarena ini menyangkut berbagai ekses. Termasuk ibu-ibu dan mbak-mbak," kata dia.

Pemprov Aceh dan DPRA sedang membahas peraturan daerah atau qanun untuk melegalkan poligami. Praktik poligami akan diatur dalam salah satu bab di qanun hukum keluarga. Qanun ini membahas tentang perkawinan, perceraian, perwalian, dan masalah keluarga lainnya.

Wakil Ketua Komisi VII DPR Aceh, Musannif mengatakan draf qanun terkait poligami ini merupakan usulan eksekutif, dalam hal ini Dinas Syariat Islam Aceh, dan bukan inisiatif DPRA.

DPRA menargetkan qanun terkait poligami ini selesai dibahas sebelum digelar pelantikan anggota DPRA baru, pada 30 September 2019. Sebab program legislasi daerah (Prolegda) 2018 memutuskan aturan ini dibahas di Komisi VII DPRA pada periode saat ini. (nat/dbs/foto:cnn)

 

 

Baca juga:

Gubernur Aceh Minta KJRI Johor Baru Malaysia Promosikan Wisata Religi Aceh


Back to Top