Kadin Indonesia Dorong Implementasi PP Jaminan Produk Halal

gomuslim.co.id – Terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No. 31/2019 tentang Pelaksanaan atas UU No. 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) mendapat tanggapan positif dari berbagai kalangan. Salah satunya dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.

Ketua Komite Tetap Timur Tengah dan OKI Kadin Indonesia, Fachry Thaib mengatakan adanya PP JPH ini tidak akan menyulitkan dunia usaha termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sebaliknya, kata dia, UMKM akan diperlakukan khusus, terutama dalam upaya meringankan biaya sertifikasi.

“Kami harap UU dan PP JPH ini dapat diimplementasikan dengan baik serta tidak menimbulkan restriksi di dalam masyarakat dan pelaku usaha. Supaya dapat diimplementasikan secara optimal, perlu ada upaya 'trickle down effect' yang maksimal, sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan pada semua strata pelaku usaha terutama UMKM," ujarnya, Selasa, (09/07/2019).

Fachry menambahkan, penerapan upaya literasi terutama kepada para pelaku UMKM juga perlu dilakukan. Hal ini agar menumbuhkan karakter pelaku usaha dan memahami bahwa produk halal dapat meningkatkan dan memperkuat pertumbuhan usaha mereka.

“Industri halal tidak dapat dilepaskan dari teknologi, karena persaingan bisnis barang konsumtif halal, berkualitas dan healthy atau halalan thoyyiban akan sangat bergantung kepada teknologi yang digunakan,” paparnya.

Apalagi di Indonesia, teknologi pangan (food science) telah berkembang cukup pesat dan bahkan di beberapa universitas besar telah dibuka program studi (prodi) teknologi pangan. Karena itu perguruan tinggi dan akademisinya perlu dilibatkan sebagai bagian dari elemen rantai bisnis industri produk halal mengingat mereka memiliki fasilitas dan program riset produk halal.

Ia pun mengajak semua elemen pelaku usaha baik untuk perdagangan domestik dan ekspor agar segera menyiapkan diri dalam menyongsong era halal Indonesia. “Dalam persaingan pasar regional ASEAN kita masih jauh tertinggal dari Malaysia, Thailand dan Singapore. Para pelaku usaha nasional harus bersatu untuk mengejar ketertinggalan ini dan merebut sebanyak mungkin pangsa produk halal global," katanya.

 

Baca juga:

Kadin Indonesia: Kami Harap Prosedur Sertifikasi Halal Tidak Berbelit

 

Sementara itu, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Kementerian Agama, Soekoso menuturkan, pengembangan produk halal dan sumber daya manusia juga penting untuk dilakukan. Ia membandingkan negara maju dengan penduduk mayoritas nonmuslim yang sangat bersemangat mengembangkan industri halalnya.

“Sebagai contoh, antisipasi makanan dan minuman halal pada Olimpiade 2020. Pemerintah Jepang menegaskan telah menyiapkan halal destination, sehingga wisatawan muslim tidak kesulitan mencari makanan dan tempat ibadah,” ujarnya.

Maka dari itu, pihaknya menyiapkan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), terdapat auditor untuk memeriksa produk. BPJPH menargetkan berdirinya tiga LPH di setiap kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Ia berharap dalam lima tahun akan terpenuhi karena Soekoso menilai, industri halal di Indonesia sangat berpotensi untuk dikembangkan. (jms/bisnis/gatra)

 

 

Baca juga:

Disperindag Banjarmasin Fasilitasi UMKM Dapat Sertifikat Halal

 

 


Back to Top