Ini Nama Resmi Organisasi Profesi Penghulu Indonesia

gomuslim.co.id – Asosiasi Penghulu Republik Indonesia (APRI) resmi menjadi organisasi resmi profesi penghulu di Tanah Air. Nama tersebut dipilih setelah berhasil mendapat suara terbanyak dalam musyawarah pembentukan organisasi, Selasa malam, (16/7/2019).

Dua nama lain yang diajukan yakni Asosiasi Penghulu Seluruh Indonesia (APSI) dan Kelompok Kerja Penghulu (Pokjahulu. Ketiga nama organisasi profesi tersebut sebelumnya sudah ada dan masing-masing berjalan dengan sendirinya.

Namun karena menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, bahwa setiap jabatan fungsional harus memiliki satu organisasi profesi, maka disepakati APRI sebagai satu-satunya organisasi penghulu.

Kasi Bina Kepenghuluan Wilayah I Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Burhanuddin mengatakan, setelah APRI terbentuk, selanjutnya akan dilakukan penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi,  serta menyusun kode etik dan kode perilaku profesi.

"Setelah ini kita adakan sidang komisi sebanyak tiga komisi. Komisi A bertugas menyusun draf PMA tentang Organisasi Profesi Penghulu, Komisi B menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, dan Komisi C menyusun draf kode etik dan kode perilaku profesi. Setelah itu baru kita tetapkan di sidang paripurna," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam, Mohsen berharap organisasi profesi penghulu dapat merespon segala problematika masyarakat yang terus berubah. Ini penting agar tujuan keberadaan organisasi profesi dapat dirasakan tidak hanya oleh penghulu tapi juga masyarakat selaku pengguna.

"Keberadaan organisasi penghulu harus mampu berperan menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Organisasi penghulu juga harus mendorong anggotanya meningkatkan kompetensi sesuai kebutuhan baik yang sesuai dengan keinginan regulator, maupun menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi di masyarakat,” jelasnya.

 

Baca juga:

Dirjen Bimas Islam Paparkan Potret Peningkatan Kualitas Layanan KUA

 

Menurutnya, kompetensi penghulu tidak boleh berhenti pada kemampuan dalam pelaksanaan tugas pokok seperti menikahkan dan hukum Islam, tetapi harus menyesuaikan dengan tuntutan masyarakat yang terus berubah.

Ia mencontohkan kondisi Indonesia yang sedang berada di era Revolusi Industri 4.0 yang mengandaikan kecepatan dalam pelayanan, menuntut penghulu untuk menyesuaikan kompetensinya dengan menguasai teknologi informasi.

"Sebagai contoh penghulu bisa mensosialisasikan alur dan prosedur pencatatan nikah melalui infografis, youtube dan video vlog. Atau bisa juga menyampaikan materi bimbingan perkawinan secara live streaming di media sosial. Nah, nanti organisasi penghulu harus mendorong ini," harapnya.

Mantan Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Ditjen Pendidikan Islam ini menuturkan, kemampuan membangun jaringan (networking) dan memiliki keterampilan berbahasa asing juga dinilai penting dikedepankan oleh seorang penghulu karena pengguna layanan KUA tidak hanya warga Indonesia tapi juga warga negara asing yang harus dilayani dengan baik.

"Tentu tidak melupakan tugas pokok penghulu sebagai administratur, mufti, ulama, maupun da'i. Tapi bagaimana tugas pokok ini bisa dikembangkan dan menjawab problematika masyarakat yang terus berubah," kata Mohsen.

Ia juga berpendapat, keberadaan organisasi penghulu dan penghulu itu sendiri harus mampu menyelesaikan kasus-kasus kontemporer seputar fikih munakahat. Seperti prosesi ijab kabul lewat telepon, internet, teleconference dan video call.

“Ini kan jamannya seperti itu, apakah boleh atau tidak?. Lalu mengucapan ikrar talak melalui SMS, inseminasi (penghamilan) buatan melalui teknik bayi tabung, bank sperma, kesetaraan gender dalam rumah tangga, KDRT dan banyak kasus-kasus lainnya yang tentu menuntut penyelesaian hukum dari perspektif keagamaan secara profesional dari seorang penghulu," paparnya.

Sekadar informasi, pembentukan organisasi profesi penghulu merupakan amanah PP 11 Tahun 2016 dan Permen PANRB Nomor 9 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional (JF) Penghulu bahwa setiap JF wajib memiliki satu organisasi profesi. Kemudian, setiap pejabat fungsional wajib menjadi anggota profesi JF, dan pembentukan organisasi profesi difasilitasi instansi pembina.

Dalam regulasi tersebut dinyatakan, organisasi profesi mempunyai tugas menyusun kode etik dan kode perilaku profesi, memberikan advokasi, dan memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi. (jms/kemenag)

 

 

Baca juga:

Dirjen Bimas Islam: Penghulu Harus Siap Ditempatkan Di mana Saja


Back to Top