Viral Foto 'Kerupuk Kulit Babi Halal', Begini Penjelasan BPOM

gomuslim.co.id – Baru-baru ini, tersebar viral foto kerupuk kulit babi dengan logo 'halal' di media sosial. Badan Pengawasan Obat dan Makanan RI (BPOM) menelusuri isu tersebut dn mendapatkan hasilnya.

Penelusuran itu dilakukan BPOM sambil berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan, Bali. Hasilnya, kerupuk kulit babi tersebut telah mendapatkan nomor Depkes RI P-IRT 2.01.5102.01.215 pada 2012, yang kemudian diperbarui pada April 2018 dengan nomor Depkes RI P-IRT 2.01.5102.01.546.23 dengan label tanpa logo 'Halal'.

"Diduga bahwa logo 'halal' yang terdapat pada label produk Krupuk Kulit Babi yang beredar di media sosial dengan nomor Depkes RI P-IRT 2.01.5102.01.215 sengaja dibuat oleh oknum yang tidak bertanggung jawab," jelas BPOM dalam keterangan tertulis di situsnya, Selasa (16/7/2019).

BPOM menunjukkan foto label 'Krupuk Kulit Babi' yang disetujui Depkes, yaitu tanpa logo 'halal'. BPOM juga menelusuri keberadaan produk seperti di foto viral yang memiliki logo halal.

"Berdasarkan penelusuran Badan POM, di pasaran tidak ditemukan produk Krupuk Kulit Babi berlogo halal seperti yang disebarkan di media sosial," ungkap BPOM.

BPOM menegaskan selalu melakukan pengawasan terkait persyaratan label pangan. Pengawasan Label dimaksudkan untuk menjamin kesesuaian terkait dengan asal, keamanan, mutu, kandungan gizi, dan keterangan lain yang diperlukan (keterangan halal bagi yang dipersyaratkan) serta untuk menjamin informasi mengenai pangan yang disampaikan kepada masyarakat adalah benar dan tidak menyesatkan.

 

Baca juga:

Ini Penjelasan Soal Garret Popcorn yang Tidak Halal

 

"Masyarakat diimbau agar menjadi konsumen cerdas, serta tidak mudah terpengaruh oleh isu yang beredar di media sosial," tutup BPOM.  

Lewat keterangan tersebut, BPOM menjelaskan bahwa mereka akan terus melakukan pengawasan terkait persyaratan label pangan, sesuai yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.

Pengawasan label dimaksudkan untuk menjamin kesesuaian terkait dengan asal, keamanan, mutu, kandungan gizi, dan keterangan lain yang diperlukan (keterangan halal bagi yang dipersyaratkan) serta untuk menjamin informasi mengenai pangan yang disampaikan kepada masyarakat adalah benar dan tidak menyesatkan.

Selain itu, BPOM juga mengimbau agar masyarakat menjadi konsumen cerdas, serta tidak mudah terpengaruh oleh isu yang beredar di media sosial. Sebagai perlindungan terhadap masyarakat, Badan POM melalui Balai Besar/Balai POM di 33 provinsi dan Kantor Badan POM di 40 Kabupaten/Kota terus mengawal keamanan pangan yang beredar di Indonesia. (fau/bpom/dbs)

 

 

Baca juga:

Rancang Alat Pendeteksi Makanan Halal dan Haram, Mahasiswa Ini Dapat Hibah Kemenristek Dikti


Back to Top