Rancangan SKKNI Jabatan Auditor Halal Rampung

gomuslim.co.id – Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) untuk jabatan Auditor Halal telah sudah dirampungkan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). RSKKNI tersebut terselesaikan dalam Konvensi Nasional RSKKNI Jabatan Kerja Auditor Halal yang digelar di Jakarta baru-baru ini.

Deputi Bidang Pendidikan dan Agama Kemenko PMK Agus Sartono mengatakan, pihaknya menyambut baik penyelesaian RSKKNI Jabatan Kerja Auditor Halal. Ia berharap RSKKNI ini dapat segera ditetapkan menjadi SKKNI oleh Kementerian Tenaga Kerja.

“Dengan SKKNI, diharapkan kebutuhan Indonesia akan auditor halal dapat segera terpenuhi. Dengan begitu, penyelenggaraan sertifikasi halal sebagaimana diamanatkan UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) dapat segera terlaksana dengan baik,” ujarnya.

Agus juga mengapresiasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang telah mendukung penyusunan RSKKNI yang diadopsi dari SKK Khusus auditor halal milik MUI ini. Dalam konvensi ini, MUI mengirimkan dua perwakilanya yaitu Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Dewan Syariah Nasional MUI Aminudin Yakub dan Kepala LSP MUI Nur Wahid.

Hadir pula 65 peserta yang terdiri dari sejumlah perwakilan dari Kemenko PMK, Kemenaker, Kemendag, pelaku usaha, perwakilan organisasi masyarakat/lembaga keagamaan Islam, asosiasi apoteker, serta akademisi.

 

Baca juga:

Kampus Muhammadiyah Turut Permudah Proses Sertifikasi Halal Bagi UKM

 

Sementara itu, Kepala BPJPH Sukoso menyampaikan penghargaan kepada MUI atas peran aktifnya dalam membahas dan menuntaskan RSKKNI ini. Menurut Sukoso, SKKNI auditor halal sangat penting karena dapat menjadi standar bagi tenaga kerja Indonesia.

“Indonesia membutuhkan ribuan auditor halal. Jika pada setiap kabupaten atau kota didirikan satu saja LPH (Lembaga Pemeriksa Halal), maka diperlukan sekitar 1500 Auditor Halal.” terangnya.

Sesuai UU No 33 Tahun 2014 tentang JPH, Auditor Halal adalah orang yang memiliki kemampuan melakukan pemeriksaan kehalalan produk. Auditor halal diangkat dan diberhentikan oleh LPH dan setiap LPH harus memiliki minimal 3 (tiga) auditor halal.

Adapun, persyaratan auditor halal adalah warga negara Indonesia; beragama Islam; berpendidikan paling rendah sarjana strata 1 (satu) di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, atau farmasi; memahami dan memiliki wawasan luas mengenai kehalalan produk menurut syariat Islam; mendahulukan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi dan/atau golongan; dan memperoleh sertifikat dari MUI. (jms/kemenag)

 

Baca juga:

Dukung Perkembangan Produk Halal, UIN Jakarta Minat Bentuk Halal Center dan LPH


Back to Top