BPJPH Butuhkan 1500 Auditor Halal

gomuslim.co.id - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) telah menyelesaikan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) untuk jabatan auditor halal BPJPH.

Kepala BPJPH Sukoso mengatakan, RSKKNI ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan auditor di Indonesia yang selama ini hanya dimiliki oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

“Nantinya auditor halal BPJPH akan mengadopsi standar kompetensi kerja milik auditor MUI yang telah lebih dahulu ada,” katanya dalam keterangan tertulis pada Kamis (22/8/2019).

Menurutnya, kehadiran auditor halal dalam BPJPH akan segera terlaksana, mengingat hal tersebut sudah diamanatkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

 

Baca juga:

Rancangan SKKNI Jabatan Auditor Halal Rampung

 

Saat ini, kata Sukoso, untuk memenuhi auditor halal di tiap provinsi pihaknya memerlukan sedikitnya 1.500 orang. Nantinya, masing-masing provinsi akan memiliki lembaga pemeriksa halal dan akan diisi sebanyak 3–4 orang yang akan bertugas untuk melakukan pemeriksaan kehalalan produk.

“Semua produk nanti akan diperiksa baik untuk produk UMKM, kosmetik, produk rumah tangga,” tambahnya.

Adapun persyaratan auditor halal adalah warga negara Indonesia, beragama Islam, berpendidikan paling rendah sarjana strata 1 (satu) di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, atau farmasi, memahami dan memiliki wawasan luas mengenai kehalalan produk menurut syariat Islam, mendahulukan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi dan/atau golongan, dan telah mendapatkan sertifikat dari MUI. (hmz/valid)

 

Baca juga:

Kepala BPJPH: Masyarakat Punya Ruang untuk Berperan dalam Jaminan Produk Halal


Back to Top