Untuk Putuskan RUU Pesantren, DPR Minta Saran Muhammadiyah dan PBNU

gomuslim.co.id – Setelah mengundang pengurus dan forum pondok pesantren (ponpes), Panitia Kerja (Panja) Komisi VIII DPR juga meminta masukan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan.

Ormas yang diundang dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) tersebut di antaranya Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Pimpinan Pusat Persis, Matlaul Anwar, Al Irsyad, Persatuan Umat Islam (PUI), Al Wasliyah, dan Dewan Dakwah. Mereka semua telah memberikan masukan yang berarti bagi RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan.

“Kita `kan sudah mendekati final. Menurut teman-teman panja bahwa poin-poin di seluruh bab sudah mendekati final. Oleh karena itu, kita bertanya kepada pemilik pesantren, pengelola pesantren itu kemarin. Hari ini kita mengundang ormas tempat bernaungnya pesantren. Masih adakah pasal-pasal yang penting ditambah atau pasal-pasal yang perlu dibuang,” kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Marwan Dasopang usai RDPU di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/8/2019).

 

Baca juga:

Komisi VIII DPR RI: RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Selesai Bulan Juli

 

Marwan yang merupakan Ketua Panja RUU Pesantren menuturkan, setelah mendengar masukan ormas-ormas Islam ternyata masih banyak yang terlupa dalam RUU karena kurang cermat. Misalnya kemandirian yang dituang dalam dua pasal, mengenai badan hukum yang menjadi jalan masuk untuk pendanaan.

“Ternyata badan hukumnya macam-macam. Ada yang badan hukum di sekolahnya di lembaganya, ada badan hukumnya di ormasnya. Jadi itu penting catatan-catatan yang tadi itu,” ujarnya.

Ia melanjutkan, ada juga yang mengingatkan tentang naskah akademik. Selain itu juga soal pasal penjagaan mutu pesantren dengan sertifikasi akan dipilihkan frasa yang tidak membuat pemerintah seolah mengatur internal pesantren.

“Saya berjanji tadi sebagai pimpinan panja, poin-poin atau masukan yang disampaikan oleh para pimpinan ormas tadi itu setelah digodok, dikembalikan ke poin-poin yang mereka sarankan. (Kemudian) nanti akan kita konsultasikan lagi dengan mereka,” pungkasnya. (hmz/sindonews)

 

 

Baca juga:

Menag Desak DPR RI Sahkan RUU Pesantren


Back to Top