Akademisi UNU Purwokerto: SDM Andal Penting untuk Dukung Sertifikasi Produk Halal

gomuslim.co.id – Sumber daya manusia (SDM) yang andal menjadi satu hal penting dalam mendukung peraturan kewajiban sertifikasi halal untuk semua produk pangan. Aturan ini rencananya mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2019 mendatang.

Demikian disampaikan akademisi Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Purwokerto, Kavadya Syska baru-baru ini. "Dengan akan diberlakukannya sertifikasi halal untuk seluruh produk pangan per 17 Oktober 2019 maka penting untuk mengakselerasi kemampuan SDM terkait," ujarnya, Kamis (29/08/2019).

Koordinator Program Studi Teknologi Pangan Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Purwokerto ini menambahkan, selain akselerasi kemampuan SDM, juga perlu untuk mengakselerasi berbagai persiapan lainnya terkait proses teknologi pangan. "Utamanya industri pangan di perdesaan, terlebih lagi di sisi lain tantangan revolusi industri 4.0 sudah di depan mata," katanya.

Terkait hal tersebut, kata dia, UNU Purwokerto akan menyelenggarakan kegiatan seminar nasional bertajuk Akselerasi Teknologi Pangan dan Industri Perdesaan (SNATPIP) 2019. "Menurut rencana acara seminar tersebut akan dilaksanakan pada 19 Oktober 2019 mendatang dan akan diikuti peserta dari berbagai kalangan," ungkapnya.

 

Baca juga:

Gelar Diskusi JPH, LPPOM MUI Kepri Siap Sinergi Tingkatkan Sadar Produk Halal

 

Lewat kegiatan tersebut, ia berharap akan dapat mendukung akselerasi bidang teknologi pangan dan penguatan industri perdesaan untuk meningkatkan daya saing bangsa selaras dengan semakin meningkatnya tantangan global.

Sebelumnya, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama tengah bersiap untuk menjalankan amanah UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) karena semua produk termasuk UMKM wajib bersertifikat halal terhitung mulai tanggal 17 Oktober 2019.

Kepala BPJPH Kemenag Prof Sukoso mengatakan dalam upaya melakukan sosialisasi sertifikasi produk halal tersebut, pihaknya terus menggandeng sejumlah pihak termasuk lembaga-lembaga perguruan tinggi mengingat lembaga tersebut bisa langsung bersentuhan dengan UMKM. “Dengan menggunakan Undang-undang jaminan produk halal, maka per 17 Oktober 2019 seluruh produk harus bersertifikat halal yang memenuhi ketentuan sertifikasi halal,” tuturnya. (jms/antara)

 

Baca juga:

MUI Beri Kemudahan Registrasi Online untuk Seritifikasi Halal


Back to Top