Cabut Visa Progresif Umrah, Kerajaan Saudi Terapkan Visa Berbayar

gomuslim.co.id – Biaya visa ke Arab Saudi kini memasuki babak baru setelah adanya kebijakan biaya sebesar SAR300 untuk seluruh tujuan, termasuk umrah. Ketentuan baru ini tertuang dalam Keputusan Raja Salman tanggal 5 Muharram 1441H menindaklanjuti Keputusan Dewan Kementerian tanggal 4 Muharram 1441H.

Merespon hal tersebut, Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus, Kemenag RI, Arfi Hatim mengatakan dengan adanya ketentuan ini, maka tidak ada lagi keharusan membayar visa progressif sebesar SAR2000 bagi jemaah yang pernah melaksanakan ibadah umrah pada periode tertentu.

“Namun, seluruh pengajuan visa umrah sekarang dikenakan biaya SAR300. Biaya ini khusus untuk pemvisaan, di luar biaya electronic service dan layanan lainnya,” ujarnya di Jakarta, Rabu (11/09/2019).

Ia menyebut, Kemenag RI menghormati keputusan Pemerintah Arab Saudi, karena itu sepenuhnya merupakan kewenangan kerajaan. “Kita tentu menghormati kebijakan dalam negeri Pemerintah Arab Saudi, karena bagaimanapun ini merupakan hak mereka, seperti halnya negara lain yang menetapkan visa berbayar untuk memasuki negaranya,” ungkapnya.

Arfi menambahkan, dengan terbitnya aturan terbaru tersebut, para PPIU tentu perlu melakukan penyesuaian harga paket umrah yang telah dipasarkan secara proporsional. “Namun,  jangan menambahkan harga di atas biaya yang telah ditentukan oleh pemerintah Arab Saudi tesebut,” tegasnya.

“Kami juga akan melakukan evaluasi terhadap besaran harga referensi yang telah ditetapkan sebesar 20 juta rupiah. Jika dianggap perlu, besaran harga referensi tersebut akan segera disesuaikan,” ucapnya.

Sebelumnya, Konjen RI di Jeddah Mohamad Hery Saripudin mengkonfirmasi bahwa Pemerintah Arab Saudi telah mencabut aturan visa progressif untuk umrah.  

"Terkait visa progressif, sore ini kami terima konfirmasi bahwa ada dekrit raja yang membatalkan. Jadi biayanya flat. Yang duaribu dihilangkan," terangnya, Selasa (10/09).

 

Baca juga:

Tarif Visa Progresif Haji dan Umrah Turun, Ini Respon KUH KJRI

 

Menurut dia, perubahan kebijakan ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Saudi dalam mewujudkan visi 2030, salah satunya target jemaah umrah mencapai 30juta orang. Kalau tahun lalu sekitar 8juta jemaah, tahun depan ditargetkan mencapai 10juta.  "Pemerintah Saudi ingin mendiversifikasi ekonominya dari berbagai economic resources, termasuk umrah," jelasnya.

Hal senada disampaikan Staf Teknis Haji Kantor Urusan Haji (KUH) KJRI Jeddah Endang Djumali. Menurutnya, pengumuman pencabutan visa progressif secara resmi disampaikan oleh Wakil Menteri Haji dan Umrah Saudi Sulaiman Al-Massaath, Selasa sore, dalam kesempatan jumpa pers yang disiarkan oleh Saudi Press Agency.

Arab Saudi memberlakukan visa progressif bagi jemaah umrah sejak 2016. Jemaah yang akan berumrah untuk kedua kalinya atau lebih di tahun yang sama dikenakan biaya tambahan untuk visa sebesar SAR2000 atau setara Rp7,6juta. Aturan tersebut kini telah dicabut oleh Saudi.

Bersamaan dengan pencabutan visa progressif, Pemerintah Saudi mengumumkan aturan baru tentang pemberlakuan biaya pengajuan visa umrah dalam bentuk Government Fee sebesar SAR300.

Biaya ini berlaku untuk setiap pengajuan visa umrah, baik yang pertama maupun kali kedua dan seterusnya.

"Jadi, kebijakannya bukan mengurangi visa progressif dari SAR2000 menjadi SAR300, tapi mencabut aturan visa progresif dan menerbitkan ketentuan baru biaya pengajuan visa umrah dengan Government Fee sebesar SAR300," jelasnya. (jms/kemenag)

 

Baca juga:

Arab Saudi Buat Skema Baru VISA, 50 Negara Bisa Dapat Keuntungan


Back to Top