Bahas RUU KUHP dan RUU P-KS, MUI Undang DPR Gelar rapat Pleno

gomuslim.co.id - Dewan Pertimbangan (Wantim) Majelis Ulama Indonesia (MUI) menggelar Rapat Pleno ke-43, Rabu (18/9). MUI mengangkat tema "Respon Umat Islam Terhadap RUU KUHP". Tema yang saat ini ramai dibicarakan di berbagai media dan forum dan dianggap meresahkan.

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI Prof. Dr. Didin Hafidhuddin. Menghadirkan Dr. Ali Taher, Ketua Komisi VIII DPR RI untuk diminta menjelaskan mengenai perkembangan Rancangan Undang-undang P-KS (Penghapusan Kekerasan Seksual).

Dr. Ali Taher menyebutkan bahwa DPR belum membahas sama sekali mengenai RUU tersebut. Komisi VIII itu memandang, soal kekerasan seksual belum perlu dibuatkan undang-undang tersendiri.

 

Baca juga:

KAMMI Pusat Tolak RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

 

“Karena banyak undang-undang lain yang beririsan isinya. Selain itu, RUU yang diajukan tersebut masih perlu pendalaman pembahasan,” ungkapnya dalam keterangan tertulis.

Hasil rapat Wantim MUI kali ini juga merekomendasikan agar Komisi Hukum MUI perlu aktif memantau Prolegnas. Karena ini sangat terkait dengan masyarakat dimana umat berada. Apalagi umat Islam menjadi bagian mayoritas di tengah masyarakat. Sedianya dalam Rapat Pleno ini juga akan dibahas lebih dalam tentang RUU KUHP. Namun narasumber dari Komisi III DPR berhalangan hadir. (hmz/rilis)

 

Baca juga:

Bahas RUU P-KS, Universitas Islam Indonesia Gelar FGD Bersama Ormas Keagamaan


Back to Top