RUU Pesantren Kini Sah Jadi Undang-Undang

gomuslim.co.id – Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pesantren telah disahkan menjadi undang-undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Selasa (24/09/2019). Pengesahan dilakukan setelah proses persetujuan diambil melalui sidang Paripurna Pembicaraan Tingkat II Terhadap RUU Tentang Pesantren.

Pimpinan Sidang Paripurna, Fahri Hamzah, sebelumnya meminta persetujuan para anggota yang hadir dalam sidang Paripurna. "Apakah seluruh fraksi setuju RUU Tentang Pesantren dapat disahkan menjadi undang-undang?" tanya Fahri.

Para anggota DPR peserta sidang pun serempak menyatakan setuju. "Setujuu," ucap para peserta sidang.

Pengesahan UU Tentang Pesantren di sidang paripurna ini pun disambut dengan salawat badar dari salah satu Ormas Keagamaan Islam. Tampak hadir dalam sidang paripurna sejumlah pimpinan pondok pesantren, alim ulama, pimpinan ormas keagamaan Islam, DIrjen Pendidikan Islam dan Direktur Pondok Pesantren Ditjen Pendidikan Islam Kemenag.

Ketua Komisi VIII DPR, Ali Taher Parasong dalam sidang Paripurna menyebutkan RUU tentang Pesantren resmi disahkan menjadi Undang-undang setelah melewati proses pembahasan yang panjang antara Komisi VIII DPR dan pemerintah.

Sementara itu, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dalam pendapat akhirnya mengatakan RUU Tentang Pesantren diinisiasi dikarenakan adanya kebutuhan mendesak sebagai suatu keniscayaan untuk dapat memberikan pengakuan atas independensi penyelenggaraan pesantren berdasarkan kekhasannya dalam fungsi pendidikan, fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakat.

"Sekaligus menjadi landasan hukum untuk memberikan afirmasi dan fasilitasi bagi pengembangan pesantren," ujar Menag.

Menag menyebut, substansi dalam RUU tentang Pesantren sesungguhnya sudah sangat terbuka dengan perkembangan kelembagaan yang ada serta mengakomodir ragam dan varian pesantren sebagaimana fakta yang ada saat ini.

 

Baca juga:

Muhammadiyah Nilai Pengesahan RUU Pesantren Masih Belum Akomodir Perkembangan Pesantren

 

"Substansi dalam RUU Pesantren juga memberikan pengakuan atas pemenuhan unsur pesantren (arkaanul ma'had) dan ruh pesantren (ruuhul ma'had)  sebagai syarat pendirian untuk menjaga kekhasan pesantren," kata Menag.

RUU Pesantren, lanjut Menag, memberi pengakuan kepada pendidikan pesantren sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional dengan segala kekhasannya. "Serta pengakuan atas Dewan Masyayikh dan Majelis Masyayikh yang mandiri dan independen dalam pelaksanaan tugasnya dalam rangka penjaminan mutu," ungkapnya.

Sidang  Paripurna Pembicaraan Tingkat II Terhadap RUU Tentang Pesantren menjadi UU berakhir sekitar pukul 13.50 WIB.

Sementara itu, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengatakan kesuksesan pelaksanaan undang-undang Pesantren yang baru disahkan sangat bergantung pada kinerja Kementerian Agama.

"Banyak sekali pasal-pasal yang terkait dengan pesantren ditetapkan langsung dengan Peraturan Menteri Agama (PMA). Jadi keterlaksanaan UU Pesantren sangat tergantung kepada kinerja Kemenag," kata Mu'ti.

Dia mengingatkan pentingnya komitmen dan konsistensi dari sejumlah pemangku kepentingan, terutama Menteri Agama, terhadap penerapan UU Pesantren.

UU Pesantren sebelum disahkan mendapatkan masukan agar ada perbaikan dengan mengakomodasi usulan sejumlah ormas Islam, salah satunya Muhammadiyah. "Setelah berkomunikasi dengan anggota Komisi VIII, pimpinan partai politik dan Sekum PBNU, diambil langkah 'win-win solution' untuk kemaslahatan umat dan bangsa," paparnya.

Dia mengatakan sebagian pasal inti yang diajukan Muhammadiyah untuk direvisi adalah terkait sistem pesantren yang lebih inklusif meliputi sistem yang terintegrasi dengan pendidikan umum. "Dengan tambahan ini, pesantren yang dikembangkan ormas Islam termasuk Muhammadiyah dapat terwadahi," tutupnya. (jms/kemenag/dbs)

 

Baca juga:

Menag: RUU Pesantren Sah, Pendidikan Agama Tidak Akan Dihapuskan


Back to Top