Ini Upaya BPJPH Dorong UMKM Miliki Sertifikat Halal

gomuslim.co.id – Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) didorong untuk mendapatkan sertifikat halal pada produknya. Inisiatif "jemput bola" pun bakal dilakukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag) guna mendorong hal tersebut.

Demikian Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH, Matsuki di Jakarta, Rabu (26/09/2019). "Segala cara pasti kami lakukan, ini kan masih ide (jemput bola). Untuk saat ini, pelaku usaha dapat pendaftaran sertifikasi halal dengan dua cara baik secara konvensional dan daring atau online)," ujarnya.

Ia menyebut, cara manual yakni dengan menyerahkan berkas ke perwakilan BPJPH di kantor wilayah Kemenag. Sedangkan daring, akan diproses langsung di pusat, yang selanjutnya akan didistribusikan ke Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) untuk dilakukan pemeriksaan dan pengujian.

LPH tersebut diisi oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Setelah diproses di lembaga itu, kemudian dilakukan sidang halal. Selanjutnya, proses kembali ke BPJPH untuk penerbitan sertifikat halal.

"BPJPH mengeluarkan sertifikasi halal sesuai dengan (hasil sidang di) MUI. Jangan mengira BPJPH mengambil alih semua karena itu sesuai undang-undang," katanya.

Matsuki menjelaskan, prosesnya tergantung dari bahan produk yang akan diuji, maksimal 62 hari. "Yang diberikan waktu ke kami 62 hari, namun bisa saja seminggu pemrosesan. Pelaksanaan sertifkasi ada pihak-pihak lain selain BPJPH," ungkapnya.

Ia mengatakan proses sertifikasi akan dilakukan secara cepat, tepat, dan kemudahan akses, karena berkenaan dengan pelayanan publik. "Soal biaya juga sangat bergantung karena adanya faktor lain," ucapnya.

Faktor lain itu, lanjut dia, jika bahan dalam suatu produk dinilai rumit sehingga membutuhkan cek laboratorium. "Ada satu produk, isinya bisa ratusan bahan. Kalau mengandung unsur-unsur belum halal itu kan lama, butuh uji lab, uji lab, tentu ada biayanya," ungkapnya.

BPJPH, kata Mastuki, juga mendorong sejumlah instansi mulai dari pemerintah, perguruan tinggi hingga swasta untuk menggelar pendidikan dan pelatihan (diklat) calon auditor halal. Menurutnya, auditor halal menjadi salah satu unsur penting yang dibutuhkan dalam implementasi Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) yang akan mulai diterapkan.

 

Baca juga:

Terkait Jaminan Produk Halal, BPJPH dan LPPOM MUI Diminta Terus Jalin Sinergi

 

"Diklat bisa diselenggarakan ke masyarakat. Jadi bisa dilaksanakan pemda, perguruan tinggi dan seterusnya. Kalau sudah diklat, kualifikasi ditambah mengenai materi kesyariahan," kata Matsuki.

Ia menambahkan pihak yang telah mengikuti setiap tahapan untuk menjadi auditor itu nantinya akan diuji kompetensi layaknya seorang guru. "Kan harus profesional, jadi harus diuji kompetensi," ucapnya.

Sedianya, Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) akan mulai diterapkan pada 17 Oktober 2019 ini. Namun, penerapan itu tidak serta merta, tapi ada tahapan dan edukasi.

Wakil Ketua Umum Bidang Kebijakan Umum Gabungan Asosiasi Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Rachmat Hidayat mengatakan ada 1,6 juta pelaku usaha makanan dan minuman yang belum mengantongi sertifikat halal.

"Jadi kebayang betapa kompleks dalam lima tahun ke depan, air minum kemasan ada yang kompleks, ada rekayasa genetika dan lain-lain" katanya.

Ia mengatakan pemerintah harus terus berupaya untuk menyiapkan auditor halal. Penerapan UU JPH nanti diharapkan tidak ada peristiwa "sweeping" baik oleh penyelenggara ataupun non penyelenggara seperti dari kelompok masyarakat.

"Pemerintah harus bisa berlari kencang. Karena jelas tertulis, wajib sertifikasi makanan dan minuman untuk lima tahun lagi," tutupnya. (jms/antara)

 

Baca juga:

Masa Transisi Sertifikasi Produk Halal, BPJPH dan MUI Sepakati Kerjasama


Back to Top