BPJPH: Biaya Sertifikasi Halal UMKM Gratis

gomuslim.co.id - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJH) akan menerapkan sertifikasi halal untuk produk makanan dan minuman (mamin) mulai 17 Oktober 2019. Pada tahap awal, BPJH akan memberikan waktu selama lima tahun untuk mengurus sertifikasi jaminan produk halal (JPH).

Kepala BPJPH, Sukoso, mengatakan, biaya pengurusan sertifikasi halal saat ini masih digodok di Kementerian Keuangan. " Kalau biaya yang jelas itu usulan kita, mikro kecil itu pasti akan dibebaskan Rp0 sampai berapa itu ada di sistem BLU (Badan Layanan Umum)," kata Sukoso di Jakarta, Senin 14 Oktober 2019.

Sukoso menjelaskan, besaran biaya tersebut masih menunggu keputusan Kementerian Keuangan. “Bahannya udah kami sampaikan ke PK BLU untuk segera disahkan," kata dia.

Bagaimana dengan produk-produk lainnya? Sukoso menjelaskan sertifikasi produk kosmetik, obat, alat medis lainnya akan dilakukan setelah mamin rampung.

Sertifikasi halal terhadap produk makanan dan minuman diberlakukan bulan depan. Meski demikian, pengusaha menilai masih butuh waktu untuk memnberlakukan sertifikasi halal, terutama untuk sektor restoran waralaba.

“Tentu butuh waktu sertifikasi halal. Saya ingin pengalaman sepuluh tahun,” kata Ketua Umum Waralaba dan Lisensi Indonesia, Levita Supit Ginting, dalam diskusi “ Menyikapi Wajib Sertifikasi Halal,” di Jakarta, ditulis pada Kamis 26 September 2019.

Livita kini memiliki sejumlah perusahaan di bidang makanan dan minuman, baik franchisor maupun franchisee. Restoran yang dikelola Levita antara lain Ayam Tulang Lunak Hayam Wuruk, Pancious, dan I-ta Suki Restaurant.

Dalam proses sertifikasi, semua bahan dicek, misalnya kecap dan garam. Jika ada bahan yang tidak mengandung bahan halal, pihak audit meminta restoran untuk mengganti. Tentu saja hal ini akan mengubah rasa dan SOP jika harus ada penggantian dalam operasional restoran, apalagi restoran waralaba.

“Kalau (bahannya) nggak ada di Indonesia dan tidak halal, itu jadi dilema,” kata dia.

 

Persiapan menuju 17 Oktober 2019

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Prof. Ir. Sukoso menyampaikan kesiapan badan yang dipimpinnya terkait kewajiban sertifikasi halal mulai 17 Oktober 2019. Persiapan tersebut meliputi peraturan, sistem, sinkronisasi dan sosialisasi terhadap semua pihak.

“Amanat Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) bahwa tanggal 17 Oktober dimulai untuk wajib halal dengan masa pentahapan 5 tahun. Sehingga 2019-2024 prioritas untuk makanan dan minuman. Diluar itu, dimulai pada 2021 untuk obat, kosmetik, produk biologi dan lainnya,” ujar Sukoso di Graha CIMB Niaga, Senin, (14/10/2019).

Sukoso menyebut, kesulitan dalam menyiapkan penyelenggaraan jaminan produk halal ini karena banyak gandeng kementerian, lembaga lain terkait. “Kalau dari pekerjaan kita sudah tiga bulan yang lalu selesai tentang peraturan menteri agama (PMA), tapi kan harus harmonisasi komunikasi dan itu membutuhkan kesabaran," ungkapnya.

 

Baca juga:

Wajib Sertifikasi Halal Tiga Hari Lagi, Begini Persiapan BPJPH

 


Back to Top