Kemenparekraf Rancang Pengembangan Halal Tourism di 10 Titik Indonesia

gomuslim.co.id – Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) kini merancang program pengembangan halal tourism di 10 titik Lokasi di Indonesia. Wisata ramah muslim itu ditujukan untuk menarik para wisatawan mancanegara. Pengembangan 10 destinasi tersebut, sudah direncanakan sejak sejak 2018 lalu.

Ketua Tim Percepatan Pengambangan Pariwisata Halal Kemenpar, Anang Sutomo mengatakan kesepuluh lokasi tersebut yaitu Aceh, Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, NTB dan Sulawesi Selatan.

“Jadi destinasi yang lain belum jadi fokus,” ungkap Anang pada Kamis (24/10/2019).

 

Baca juga:

Target 300 Juta Traveler Muslim Meleset, IHLC: Wisata Halal Indonesia Masih Harus Dibenahi

 

Menurutnya, pengembangan ini diharapkan dapat menarik wisatawan luar khususnya wisman moslem sebanyak 3,6 wisman muslim hingga akhir 2019 dengan spending senilai US$1.465/wisman dan 4 juta wisman muslim pada 2020 dengan pengeluaran senilai US$1.509/wisman.

Anang menuturkan sejak masa pengembangan wisata halal, Kemenparekraf seringkali mendapat kesulitan berupa penolakan masyarakat setempat. Ini karena  masih banyak masyarakat yang terpaku pada istilah dan mengaitkan wisata halal dengan keyakinan tertentu.

Padahal katanya, yang dimaksud dengan halal tourism atau wisata ramah muslim adalah adanya extended services atau layanan tambahan di destinasi pariwisata.

“Sebetulnya, bicara soal wisata halal itu gak ada kaitannya dengan ajaran agama tertentu karena orientasinya betul-betul ke bisnis, ke market karena ada market growth yang sangat tinggi,” paparnya.

Dalam hal ini dia mencontohkan makanan halal, agar wisman muslim yakin dengan kehalalan makanan tersebut, maka restoran penyedia atau hotel harus memiliki sertifikasi halal dari MUI atau BPJPH dibawah naungan Kemenag.

“Dalam waktu dekat akan ada badan nasional ekonomi syariah atau BINES yang langsung dibawah Presiden.  Insha Allah akan segera terbit. Jadi itu yang akan menjembatani atau mengatur kewenangan siapa yang akan beri sertifikasi halal, apakah MUI atau BPJPH,” jelas Anang.

Kemudian, seperti halnya hotel. Jika menyangkut wisata halal, hotel tersebut harus menyediakan fasilitas yang memenuhi kebutuhan turis muslim mulai dari kemudahan akses beribadah hingga makanan halal.

“Jadi kalau soal hotel, hotel ya hotel seperti pada umumnya. Tetapi ketika bicara soal wisata halal/halal tourism, maka dia harus di extend service nya. Pelayanan harus ditambahkan karena ada moslem traveler, yang dia butuhkan adalah layanan tambahan seperti akses ibadahnya mudah contohnya penyediaan tempat wudhu di kamar, karena sering kali di hotel kita kesulitan wudhu, harus masuk bathup atau di wastafel. Nah layanan tambahan itu yang seperti itu saja,” pungkasnya. (hmz/bisnis/foto: ntbtourism)

 

 

Baca juga:

GIPI Analisa Konsep Pariwisata Ramah Muslim di Indonesia


Back to Top