Regulasi JPH Amanatkan Peningkatan Nilai Ekonomi dan Daya Saing Pelaku Usaha

gomuslim.co.id – Penerapan regulasi tentang Jaminan Produk Halal (JPH) mengamanatkan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini disampaikan Menteri Agama Jenderal (Purn) Fachrul Razi saat membuka 1st International Halal Dialogue, di Jakarta, Selasa, (12/11/2019).

"Regulasi mengamanahkan agar jaminan produk halal bisa meningkatkan nilai tambah ekonomi, dan meningkatkan daya saing pelaku usaha dalam memproduksi dan menjual produk halal kepada masyarakat," ujarnya.

Menag mengatakan, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang menjadi dasar bagi pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama untuk membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

"Regulasi ini sangat penting dan strategis karena ranah halal telah menjadi urusan dan kepentingan nasional. Bukan urusan individu warga negara semata," katanya.  

Pada kesempatan yang sama, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Rosmaya Hadi menilai penerapan jaminan produk halal di Indonesia memiliki prospek yang baik jika dilihat dari sisi perkembangan ekonomi. Produk halal, kata dia, memiliki pasar yang cukup menjanjikan.

 

Baca juga:

Terkait UU JPH, Pemerintah Siapkan Pembebasan Biaya Sertifikasi Halal

 

"Berdasarkan State of The Islamic Report 2018/2019, estimasi pengeluaran global untuk industri halal pada tahun 2023 cukup besar," tutur Rosmaya.

Pengeluaran tersebut terbagi dalam tiga besaran. Pertama, makanan halal sebesar USD 1,8 miliar. Kedua, pariwisata halal sebesar USD 274 juta. Dan ketiga, halal fashion sebesar USD 361 juta.

Pelaksanaan 1st International Halal Dialogue 2019 sendiri dihadiri oleh perwakilan dari 14 negara. Turut hadir dalam pembukaan dialog ini Kepala BSN Bambang Prasetya, Dubes Argentina, dan Secretary General of Standard and Metrology Institute for The Islamic Countries (OIC-SMIIC) Ihsan Ovut. (jms/kemenag)

 

 

Baca juga:

Ini Kawasan yang Akan Jadi Pusat Industri Halal Indonesia


Back to Top