Pro Kontra Sertifikat Nikah, MUI Imbau Pemerintah Tidak Buat Masyarakat Takut Menikah

gomuslim.co.id – Menko PMK Muhadjir Effendy yang akan mewajibkan sertifikat nikah bagi pasangan yang hendak menikah, mendapatkan respon dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), dimana MUI meminta mengkaji ulang wacana tersebut agar tidak membebankan warga.

Sekretaris Jenderal MUI Anwar Abbas mengatakan, pemerintah harus memikirkan secara serius mengenai implementasi gagasan tersebut agar tidak terkesan mempersulit pernikahan masyarakat.

“MUI kalau itu baik, tidak bertentangan dengan agama dan syariat Islam, MUI dukung. Kalau tujuannya untuk memberikan edukasi kepada pasangan pengantin, itu baik. Malahan sesuai dengan ajaran-ajaran agama dan ilmu. Hidup berumah tangga itu membutuhkan ilmu,” ujar Anwar di kantor MUI Pusat Jakarta pada Kamis, (14/11/2019).

Ia mengingatkan pelaksanaan sertifikasi ini nantinya tidak memberatkan masyarakat.

 

Baca juga:

Begini Tanggapan Sekjen PBNU Terkait Surat Edaran Pelarangan Salam Semua Agama

 

“Pemerintah harus memastikan ini tidak memberatkan. Saya takutnya orang-orang malah jadi takut kawin, dan akhirnya malah berhubungan di luar nikah,” tambahnya.

Anwar menyebut masih banyak orang yang belum mengerti kewajiban maupun haknya sebagai suami dan istri bahkan setelah menikah. Contohnya, kata dia, soal kewajiban suami memberikan dua bentuk nafkah, yaitu nafkah untuk keluarga dan nafkah khusus untuk istri.

“Saya lihat banyak orang Islam yang enggak tahu. Banyak suami yang enggak tahu bahwa ia wajib menafkahi istri. Dan juga banyak istri yang juga enggak tahu haknya. Itu hak dia,” jelas Anwar.

Dalam ranah agama, Anwar pun menegaskan bahwa rumah tangga masa depan harus mempersiapkan dunia dan akhirat sekaligus. Pasangan yang ingin menikah pun harus memahami ajaran agama dengan baik sebelum berumah tangga.

“Suami harus bisa jadi imam bagi istri dan anak-anaknya. Diperiksa kemampuan dia membaca Al-Quran kalau dia muslim. Kalau enggak bisa, ya diajari biar siap,” ujar Anwar.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mewacanakan kewajiban bagi pasangan yang akan menikah untuk menjalani sertifikasi perkawinan.

Program ini rencananya akan mulai diterapkan pada 2020 di seluruh Indonesia dan berlaku untuk semua pasangan. (hmz/dbs/cnn/foto: ilustrasi)

 

 

Baca juga:

Unik, Pengantin Ini Usung Tema Go Green dan Donasikan Tali Asih Tamu ke Lazismu

Komentar

  • Widia

    19 November 2019

    Sertifikat Nikah

    Halah orang mau nikah sah oun di bikin ribet, itu yang bikin peraturan kaya rumah tangganya sempurna. Lagi2 HAM di rampah pemerintah orang mau nikah sama yg oenyakitan pun kalo tulus emang kenapa? Ga boleh??


    Reply






















Tulis Komentar

Kode Acak

*Ket : Masukkan kode di atas sesuai tulisan, perhatikan huruf dan angka


Back to Top