DSN MUI Segera Umumkan Fatwa Skema Lembaga Keuangan Syariah

gomuslim.co.id -  Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) segera mengumumkan fatwa terkait skema di Lembaga keuangan syariah pada sector perbankan. DSN MUI selaku mitra regulator akan membantu menyediakan regulasi.

Anggota DSN MUI, Oni Sahroni menyampaikan fatwa akan terkait konversi, pelunasan dipercepat, dan rescheduling pembiayaan. DSN bersama dengan pihak terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI) juga industri berkoordinasi untuk memperkuat payung hukum syariah di industri.

"Kami akan menerbitkan beberapa fatwa baru untuk jadi landasan lembaga keuangan, sesuai permintaan dari industri dan regulator," kata Oni di Jakarta, Rabu, (4/12/2019).

Kata Oni, pertahunnya DSN MUI mengeluarkan belasan hingga sekitar 20 fatwa sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan. Misal saat industri membuat produk, BI atau OJK akan memberi izin jika ada fatwa tertentu yang menandakan produk telah sesuai kaidah syariah.

"Misal saat ini sedang butuh fatwa untuk pelunasan dipercepat, rescheduling, juga konversi terkait qanun di Aceh dari bank konvensional," terangnya.

 

Baca juga:

Temui Menteri Koperasi dan UKM, Inhalife Bahas Kerjasama Pengembangan Industri Halal

 

Menurutnya, di industri bank konvensional, pelunasan dipercepat atau rescheduling tidak menjadi isu karena sejak awal pendapatan sudah berbasis bunga. Di bank syariah, skema pembiayaan sangat berbeda karena ada pihak-pihak yang terlibat dan tergantung akad.

“Misal saat akad jual beli, maka pelunasan dipercepat tidak hanya berisiko mengganggu cashflow pada bank tapi juga pihak pemberi pinjaman yang berasal dari Dana Pihak Ketiga (DPK). Untuk rescheduling, juga punya risiko tersendiri,” jelas Oni.

Ia mengungkapkan, nasabah yang meminta keringanan dengan diperpanjang tenor. Dalam syariah, jika ada pihak yang tidak mampu bayar maka bank tidak boleh meningkatkan nilai pembiayaannya atau menambah angsuran.

Satu sisi ini dapat merugikan bank, namun juga tidak adil untuk nasabah yang tidak mampu. Oni menyampaikan dua hal ini masih dalam pembahasan dan diharapkan fatwa bisa selesai pada awal tahun depan.

"Di DSN ini kami biasanya ingin carikan solusi dan alternatif, jika boleh maka bagaimana, jika tidak boleh maka dibantu dicarikan alternatifnya sehingga sesuai kaidah syariah yang adil," katanya.

Di bank konvensional, pelunasan dipercepat menimbulkan biaya pinalti. Oni menyampaikan di bank syariah juga ada pinalti namun sifatnya harus membantu nasabah lebih disiplin. Biaya pinalti pun tidak dianggap sebagai pendapatan bank melainkan harus disalurkan ke kaum dhuafa.

Terkait konversi, ini bersamaan dengan isu terkini yakni penerapan kebijakan qanun lembaga keuangan di Aceh. Tujuan fatwa tersebut agar proses take over dilakukan secara akumulatif tidak satu persatu produk sehingga lebih efisien.

Pada fatwa take over atau pengalihan utang, ini harus dilakukan secara manual atau satu persatu rekening. Pada fatwa baru akan lebih membahas tentang konversi menyeluruh dari bank konvensional menjadi bank syariah dengan lebih cepat dan mudah. (hmz/mui/dbs/rep)

 

 

Baca juga:

BNI Syariah Terima Penghargaan dari Mastercard Indonesia sebagai Best Islamic Product


Back to Top