Muhammadiyah Tegaskan Tidak Dibungkam Terkait Kondisi Muslim Uighur

gomuslim.co.id - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menegaskan tentang pemberitaan media asing yang menyebut bahwa ada sejumlah organisasi massa (ormas) Islam Indonesia yang menerima bantuan Cina untuk bungkam tentang Muslim Uighur adalah Tidak Benar.

Ketua Hubungan Kerja Sama Internasional PP Muhammadiyah, Muhyiddin Junaidi menceritakan detail kunjungan delegasi organisasi masyarakat (ormas) Islam ke Xinjiang, China. Dia mengungkapkan delegasi tersebut tidak menerima uang sedikit pun dari pemerintah China.

"Kami delegasi ormas Islam Indonesia dari Muhammadiyah, PBNU dan MUI jumlahnya 15 orang. Masing-masing ormas mengirim 5 orang plus 3 wartawan dari media cetak dan elektronik. Diundang Kedubes China untuk Indonesia ke Xinjiang Otonomic Region," terang Junaidi dalam Konferensi Pers di Kantor Pusat Muhammadiyah, Jl Menteng Raya, Jakarta Pusat, Senin sore, (16/12/2019).

Junaidi yang juga ketua delegasi mengatakan saat tiba di Beijing, pihaknya diterima oleh Dubes China untuk Indonesia. Kemudian jajaran tersebut diberikan penjelasan terkait masyarakat Muslim Uighur.

"Sampai di Beijing, kami biasalah berkunjung, bersilaturahmi dengan Bapak Dubes, kemudian ada ceramah malam, makan malam. Memberikan gambaran soal Xinjiang Uighur Otonomic tersebut. Secara ringkas beliau mengatakan 22,8 juta penduduk Uighur itu mayoritas adalah muslim, sisanya non-muslim, dari beberapa suku," kata dia.

 

Baca juga:

Ini Tanggapan Sekjen MUI Terkait Berita Muslim Uighur 

 

Setelah itu, Junaidi beserta rombongan diperkenalkan dengan pimpinan China Islamic Association (CIA). Lalu, jajaran kemudian mengawal rombongan dari Indonesia selama kunjungan ke Uighur.

Selama di sana, Katanya, rombongan dipandu untuk berkunjung ke beberapa tempat termasuk museum tindak kekerasan yang disebut dilakukan oleh masyarakat Uighur terhadap warga sipil. Museum itu merekam semua tindak kekerasan yang diyakini Junaidi dilakukan oleh muslim Uighur yang terkait dengan ISIS.

Ia mengaku, setelah melakukan beberapa kunjungan itu, pihaknya meyakini kebebasan beragama di China sulit ditemukan. Selanjutnya, tim berkunjung ke kamp pengasingan untuk muslim Uighur 'Re-education Center'.

"Setelah kami berkunjung ke re-education center, adalah penghuninya orang-orang Uighur yang melaksanakan agamanya secara terbuka," jelasnya.

Junaidi mengatakan, setelah melakukan beberapa kunjungan itu, pihaknya meyakini kebebasan beragama di China sulit ditemukan. Selanjutnya, tim berkunjung ke kamp pengasingan untuk muslim Uighur 'Re-education Center'.

“Demikian yang dapat saya sampaikan maksud dan tujuan kami dating ke Xinjiang,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menyesalkan pemberitaan Wallstreet Journal yang menyebutkan adanya fasilitas dan lobi-lobi Pemerintah Cina terhadap PP Muhammadiyah, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, dan Majelis Ulama Indonesia  sebagai upaya mempengaruhi sikap politik atas permasalahan HAM di Xinjiang.

Katanya, pemberitaan tersebut sangat tidak berdasar dan fitnah yang merusak nama baik PP Muhammadiyah, PBNU, dan MUI. Ia mendesak agar Wallstreet Journal meralat berita tersebut dan meminta maaf kepada warga Muhammadiyah.

“Apabila hal tersebut tidak dipenuhi, PP Muhammadiyah akan mengambil langkah hukum sebagaimana mestinya,” tegasnya.

Haedar menegaskan, sikap lembaga yang dipimpinnya terkait persoalan Uighur tidak pernah berubah. Muhammadiyah selalu mendesak Pemerintah Cina untuk lebih terbuka dalam memberikan informasi dan akses masyarakat internasional mengenai kebijakan di Xinjiang dan Masyakarat Uighur.

“Pemerintah Cina agar menghentikan segala bentuk pelanggaran HAM, khususnya kepada masyarakat Uighur atas dalih apapun. Penyelesaian masalah Uighur harus dilakukan dengan damai melalui dialog dan memberikan kebebasan untuk melaksanakan ibadah dan memelihara identitas,” ujarnya.

Selain mendesak Pemerintah China, Muhammadiyah juga mendesak kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengeluarkan resolusi terkait pelanggaran HAM atas Masyarakat Uighur, Rohingnya, Palestina, Suriah, Yaman, India, dan sebagainya.

“Kami juga mendesak Organisasi Kerjasama Islam (OKI) untuk mengadakan Sidang khusus dan mengambil langkah-langkah konkrit untuk menghentikan segala bentuk pelanggaran HAM yang dialami umat Islam, khususnya di Xinjiang,” pungkasnya. (hmz/Gomuslim)

 

 

Baca juga:

Kunjungi Kantor PBNU, Dubes AS Bahas Muslim Uighur dan Palestina


Back to Top