Ini Imbauan Kementerian PUPR Agar Masyarakat Terhindar dari Penipuan Rumah Syariah

gomuslim.co.id - Maraknya kasus penipuan properti, khususnya perumahan syariah mendorong Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) semakin siaga. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono baru-baru ini meminta asosiasi pengembang perumahan untuk mendorong anggotanya melakukan pendaftaran dan pemutakhiran data di Sistem Registrasi Pengembang (SIRENG). 

Aplikasi yang dikembangkan oleh Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR ini dibuat agar tidak terjadi kasus penipuan serupa. Disamping itu, Menteri Basuki meminta konsumen rumah subsidi dapat mengetahui apakah pengembang perumahannya telah terdaftar atau belum dengan mengakses https://sireng.pu.go.id/ dan memasukkan nama pengembang untuk mengetahui apakah telah terdaftar secara resmi atau tidak. Pengembang yang telah terdaftar pada sistem tersebut telah diseleksi oleh asosiasi dimana pengembang tersebut bernaung.

“Hingga saat ini, sebanyak 12.802 pengembang telah terdaftar di SIRENG Kementerian PUPR yang terbagi ke dalam 18 asosiasi pengembang. Kami harapkan asosiasi pengembang berperan aktif mendorong anggotanya memproduksi dan menjual rumah MBR dengan kualitas layak huni dan terjangkau,” kata Menteri Basuki.

Selain itu, untuk memudahkan masyarakat dalam mencari rumah subsidi, Kementerian PUPR meluncurkan aplikasi berbasis Android yakni Sistem Informasi KPR Subsidi Pemerintah (SiKasep). Melalui aplikasi ini, masyarakat dapat memilih lokasi rumah subsidi yang diinginkan dari pengembang yang sudah terdaftar dan mengajukan KPR rumah subsidi secara online.

Sementara, Direktur Rumah Umum dan Komersial Direktorat jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, M Yusuf Hariagung meminta warga untuk cermat dalam memilih produk properti. Masyarakat diharapkan jangan tergiur dengan harga perumahan yang murah, namun juga harus memperhatikan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), Izin Mendirikan Bangunan (IMB) serta site plan yang dimiliki oleh pengembang.

“Masyarakat harus sadar bahwa produk properti itu beraneka ragam dan jangan keliru untuk memilih produk properti yang hanya murah harganya. Jadi masyarakat harus jeli dalam memilih agar tidak keliru dalam membeli rumah,” ujarnya. 

Ia juga meminta masyarakat untuk mengecek IMB dan sertifikat hak tanahnya untuk memastikan bahwa perumahan itu asas legalitasnya sudah benar. Jika hal itu tidak ada tentunya dapat dikatakan protek perumahan tersebut menjadi 'rawan' terjadi persoalan yang sekarang muncul seperti adanya penipuan rumah harga murah yang menimpa ribuan masyarakat.

Ia menambahkan, Kementerian PUPR sebagai pembina bidang perumahan ke depan juga akan intens melakukan sosialisasi bagaimana transaksi perumahan yang benar. Hal tersebut seperti tertuang di dalam UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) maupun UU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun.

Baca juga:

Cegah Penipuan Rumah Syariah, REI Lakukan Pembinaan dan Pelatihan

 

Dalam UU tersebut juga diatur bahwa pada saat melakukan transaksi pelaku pembangunan atau pengembang itu harus melakukan proses PPJB. Dalam PPJB itu diatur dua hal yakni menyangkut kegiatan pemasaran dan kegiatan terkait Perjanjian Pendahuluan Jual Beli.

“Pada kegiatan pemasaran itu diatur mengenai informasi awal yang memastikan hak atas perumahan itu jelas seperti IMB sudah ada, Sertifikat Hak Atas Tanah itu ada, dan ijin prinsip atau ijin lokasi terkait pengembangan kawasan juga ada termasuk master plan yang telah ditandatangani oleh Bupati atau Wali Kota,” terangnya.

Terkait dengan keberadaan PT Madinah Properti Indonesia yang melakukan penipuan ribuan masyarakat terkait perumahan syariah bodong di Banten , Yusuf menerangkan, pihaknya belum pernah melakukan interaksi secara langsung dengan pengembang perumahan tersebut dan tahu dari informasi melalui media massa seperti televisi maupun medsos.

“Kalau kita mengeceknya paling sederhana ada di SIRENG. Di situ kami tidak menemukan pengembang tersebut masuk dalam data SIRENG. Artinya kalau tidak masuk dalam data SIRENG ya tentunya bukan penyalur rumah bersubsidi. Apalagi harga rumah yang ditawarkan pengembang tersebut adalah harga yang relatif murah dimana kalau dilihat dari konteks harga masuk dalam kategori seperti rumah yang harganya ditetapkan oleh pemerintah. Tetapi aturan dan lainya tidak seperti rumah bersubsidi yang diatur pemerintah,” tandasnya.

Sebelumnya, Kementerian PUPR menggandeng 15 bank syariah sebagai penyalur KPR FLPP di tahun 2020. Dalam hal ini, bank syariah hanya sebagai pihak pembiayaan dan proses pembanguan rumah dikerjakan oleh pengembang. Namun, pengembang perlu memastikan rumah yang dibangun sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah sesuai dengan Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 403 Tahun 2002 Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Sederhana Sehat (Rs Sehat). (Mr/okezone/indopos)

 

Baca juga:

Segmen Ritel dan Konsumer Masih Jadi Fokus Pembiayaan Bank Syariah 

  


Back to Top